Prabowo Minta Audit Pejabat dan RS Tolak Ibu Hamil Meninggal di Papua

24 Nov 2025, 20:32 WIB

Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air, pada Rabu (12/11/2025) malam, usai kunjungan kenegaraan ke Australia (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

Prabowo minta audit terhadap pejabat dan rumah sakit yang menolak ibu hamil di Papua
Kemendagri melakukan audit dari sisi aturan daerah terkait penolakan tersebut
Menteri Kesehatan kirimkan tim khusus untuk menangani masalah tersebut, Presiden berharap peristiwa serupa tidak terulang lagi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Seorang ibu hamil di Papua meninggal dunia karena tidak cepat mendapat perawatan. Disebutkan, ada empat rumah sakit yang menolak ibu hamil tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku sudah melaporkan peristiwa itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, saya melapor pada beliau. Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Matius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

1. Prabowo minta ada audit

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian (IDN Times/Yuko Utami)

Prabowo kemudian meminta pejabat dan rumah sakit yang menolak ibu hamil itu untuk diaudit. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri juga sudah turun ke Papua.

"Yang kedua, melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kemudian menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit," tuturnya.

2. Kemendagri audit dari sisi aturan daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian. (IDN Times/Amir Faisol)

Tito menjelaskan, tugas Kemendagri mengaudit dari sisi aturan. Sebab, disebutkan ada rumah sakit yang menolak adalah milik kabupaten dan provinsi.

"Kalau kami nanti dari Kemendagri audit tentang aturan-aturan yang ada, termasuk Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi," kata dia.

3. Menteri Kesehatan kirimkan tim khusus

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-61. (Yotube.com/Kementerian Kesehatan)

Tito mengatakan, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sudah mengirimkan tim khusus menangani masalah tersebut. Presiden Prabowo berharap, peristiwa serupa tak terulang kembali.

"Sama tadi pesan dari Pak Presiden, jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti, malam ini semuanya berangkat ke sana," ujar Tito.