Prabowo Mulai Godok Jatah Kursi Menteri Meski Belum Dilantik, Etis?

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai pembahasan jatah menteri yang belakangan mulai disinggung pihak paslon nomor urut dua, Prabowo - Gibran tidak etis.

Dia menilai, harusnya pembahasan kursi menteri itu bisa ditahan dalam waktu beberapa bulan sampai resmi semua proses pemilu selesai. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan sengketa pemilu di MK.

Dosen Ilmu Pemerintahan Unpam, Serang, Banten ini juga mengatakan, Prabowo kurang etis membahas kursi menteri karena statusnya yang belum dilantik sebagai presiden. Di sisi lain, Prabowo masih bekerja sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sebagai pembantu Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Semestinya Prabowo konsentrasi dulu sebagai Menhan. Ia juga semestinya lebih baik berbicara mengenai menghadapi gugatan sengketa di MK," kata dia saat dihubungi IDN Times.

Efriza juga menegaskan, jika ingin membahas mengenai kabinet dalam kepemimpinannya nanti, Prabowo lebih baik menyampaikan soal transisi pemerintahan, bukan porsi jabatan menteri.

Sebab, dengan dibahasnya porsi kursi menteri secara vulgar, justru terkesan pemilu ini dibangun atas dasar bagi-bagi kursi semata dan mengesampingkan visi, misi, serta program kerja.

"Andaipun membahas sebaiknya berbicara mengenai transisi pemerintahan bersama rekan-rekan koalisinya ketimbang membahas porsi bagi-bagi jabatan," tuturnya.

Sementara, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang sikap Prabowo yang membahas soal jatah kursi menteri sebagai sesuatu yang wajar.

Menurutnya, penjajakan yang dilakukan Prabowo itu justru sebagai bentuk persiapan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan.

"Saya pikir itu hal yang wajar sebagai upaya persiapan transisi kekuasaan dari awal," ujarnya kepada IDN Times.

Wasisto juga meyakini, konsolidasi yang dilakukan Prabowo mendekati partai lawan sepeti NasDem bukan sebagai upaya untuk melemahkan pihak oposisi di pemerintahannya mendatang. 

"Saya pikir itu lebih pada upaya penjajakan awal dan masing berlangsung dinamis," jelas dia.

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa penentuan jajaran menteri di kabinet kepemimpinan selanjutnya menjadi kewenangan presiden terpilih, Prabowo.

"Pak Prabowo yang akan menentukan ya," kata Gibran saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Wali Kota Surakarta itu memastikan, Presiden Jokowi hanya sebatas memberikan masukan. Soal siapa saja nama menteri yang dipilih merupakan hak prerogatif Prabowo.

"Ya mungkin (Jokowi beri) masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," tutur dia.

Gibran mengaku selama ini selalu diajak Prabowo dalam pembahasan nama-nama jajaran menteri di kabinet yang sudah mulai didiskusikan beberapa waktu lalu.

"Pasti (Prabowo ajak Gibran bahas kursi menteri)," jawabnya singkat.

"Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," lanjut Gibran.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sempat mematok jatah lima kursi menteri untuk partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurutnya, Golkar layak mendapat jatah banyak kursi menteri karena berhasil unggul di 15 provinsi dalam Pileg DPR RI.

“Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis,” kata Airlangga dalam acara syukuran pengurus Golkar di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3/2024) lalu.

Tak lama berselang, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meluruskan pernyataan Airlangga tersebut. Ia mengatakan, kewenangan nama menteri yang dipilih sepenuhnya ada di tangan presiden terpilih.

"Saya kira kita harus paham betul kita ini kan sistem pemerintahannya sistem presidential, jadi yang mempunyai hak tertinggi hak prerogatif tertinggi adalah presiden," kata Doli kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (18/4/2024).

"Nah waktu kemarin acara di Bali sebetulnya kan acara internal yang kemudian terkuak oleh media. Sebetulnya informasi yang memberikan semangat saja kepada kawan-kawan internal yang memang waktu itu kan berterimakasih kepada ketua-ketua DPD atas kerja samanya," sambungnya.

Beberapa hari kemudian, Prabowo memberikan sinyal bahwa PAN akan mendapat jatah kursi lebih karena loyalitasnya telah mendukung sejak Pemilu 2014 lalu.

Prabowo menilai, partai berlambang matahari berwarna putih itu merupakan pendukung setia karena selalu mendukung meski sempat kalah dua kali.

Prabowo lantas menyebut bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa mungkin tak menduga ketika dirinya menyusun kabinet. Sebab, tak menutup kemungkinan dirinya memberikan kursi menteri lebih banyak kepada PAN.

"Karena itu lah sekarang, saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang," kata Prabowo dalam pidatonya di acara buka bersama di DPP PAN.

"Nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget dalam menyusun atau mengajukan (kandidat menteri). Mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa bisa lebih dari X," lanjut Prabowo yang kemudian disambut riuh tepuk tangan kader PAN.

Kemudian, Prabowo juga mengajak NasDem bergabung ke dalam pemerintahannya nanti. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Paloh mengaku belum ada keputusan untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran karena masih akan melihat semua perkembangan ke depan. Menurut Paloh, kemungkinan NasDem untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran masih terbuka lebar.

"Kita lihat perkembangan ke depan," ujar Paloh usai menerima Prabowo Subianto, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

"Fifty-fifty possibility (50:50 kemungkinannya) ya," lanjutnya.