Pramono Bawa Harapan Baru Penataan Hunian Layak di Jakarta

Pramono mengatakan proses relokasi dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan memberi kebebasan kepada warga dalam menentukan tempat tinggal. Dari total 103 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di area TPU Kebon Nanas, sebanyak 73 kepala keluarga memilih pindah ke rusunawa Pulo Gebang, sementara sisanya memutuskan mencari tempat tinggal lain secara mandiri.

“Relokasi tahap pertama telah kami laksanakan pada 6 Januari 2026 terhadap 27 kepala keluarga ke lima lokasi rumah susun, termasuk Rusunawa Pulo Gebang. Pemprov DKI Jakarta memberikan kebebasan kepada warga untuk menentukan pilihan tempat tinggal yang paling sesuai,” kata Pramono.

Selain menjadi solusi hunian, relokasi berkaitan dengan keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta. Dari total 80 TPU yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, sebagian besar kini telah menerapkan sistem makam tumpang tindih akibat keterbatasan kapasitas. Penataan kawasan TPU Kebon Nanas memungkinkan lahan seluas 3.754 meter persegi kembali dimanfaatkan untuk sekitar 1.000 petak makam baru.

Sementara itu, menanggapi program hunian layak Pemprov DKI Jakarta, Guntur, salah satu eks warga kawasan TPU Kebon Nanas mengaku kebijakan tersebut membuat keluarganya sekarang hidup lebih aman dan nyaman.

“Kami bersyukur karena fasilitas rusunawa sangat lengkap, mulai dari taman bermain, lintasan jogging, masjid, lapangan futsal, hingga ruang terbuka hijau. Anak-anak kami juga merasa betah tinggal di sini,” ujarnya.

Upaya menghadirkan hunian layak bagi warga Jakarta tidak hanya dilakukan melalui relokasi ke rusunawa. Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat program bedah rumah untuk membantu warga berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang sehat dan nyaman.

Pada Februari 2026, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan peletakan batu pertama program bedah rumah di kawasan Kapuk, Cengkareng. Program yang dijalankan bersama Satpol PP DKI Jakarta tersebut menyasar rumah-rumah yang sudah tidak layak huni dan berisiko bagi penghuninya.

Menurut Rano, penyediaan hunian yang lebih baik tidak hanya berdampak pada kualitas fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan harapan dan optimisme warga dalam menjalani kehidupan.

“Program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni,” tutur Rano seraya menyebut program bedah rumah menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan perkotaan.

Tak hanya Rano, pada Maret 2026, Pramono juga meresmikan program bedah rumah dengan target renovasi 633 unit rumah sepanjang tahun ini. Program tersebut menyasar rumah-rumah warga yang sudah tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal lebih aman, sehat, dan nyaman.

Program itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Baznas (Bazis), BUMD, BUMN, hingga perusahaan swasta. Menurut Pramono, kolaborasi menjadi kunci agar program sosial dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan.

“Dana yang terkumpul di Baznas (Bazis) harus benar-benar dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung,” ujar Pramono.

Ia juga meminta agar kerja sama terus diperluas sehingga program perbaikan rumah dapat menjangkau lebih banyak wilayah tanpa membedakan latar belakang warga penerima manfaat.

“Saya meminta Baznas (Bazis) terus berkolaborasi dengan BUMD, BUMN, dan pihak swasta agar program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Program ini juga terbuka bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama,” tambahnya.

Salah satu penerima manfaat, Atun, mengaku kondisi rumahnya kini jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Dulu, rumahnya kerap bocor saat hujan turun dan minim sirkulasi udara.

“Sebelumnya rumah sering bocor dan air menggenang saat hujan. Ventilasi juga tidak ada. Sekarang rumahnya sudah jauh lebih baik dan layak untuk dihuni,” tuturnya. (WEB)