Profil Benny K Harman, Anggota DPR yang Walk Out di Paripurna Ciptaker

07 Okt 2020, 17:20 WIB

(Benny K Harman) ANTARA Foto/Prasetyo Utomo

Jakarta, IDN Times - Sosok anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mendadak viral di media sosial setelah menyatakan walk out dari rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Senin 5 Oktober 2020.

Dalam rapat tersebut, Benny sempat adu mulut dengan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar. Adu mulut tersebut bermula ketika Benny merasa tidak diberikan hak berbicara. Sementara Aziz menilai Fraksi Demokrat sudah diberikan kesempatan berbicara.

Setelah insiden adu mulut tersebut, akhirnya Fraksi Demokrat pun memutuskan untuk walk out atau keluar dari sidang paripurna. Peristiwa itu bermula ketika Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menginterupsi pimpinan Rapat Paripurna, Azis Syamsuddin yang tengah mempersilakan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menyampaikan pandangan pemerintah terhadap RUU Ciptaker.

“Pimpinan, jika kita tidak didengar maka Fraksi Demokrat menyatakan walk out dari Sidang Paripurna dan tidak bertanggung jawab atas RUU Ciptaker,” kata Benny kepada Azis, yang tidak mempersilakan Benny untuk interupsi.

“Saya yang memimpin rapat Pak Benny,” kata Azis.

Setelah menyatakan walk out, Fraksi Demokrat terlihat meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

Benny K Harman merupakan politikus senior Partai Demokrat yang sudah cukup lama berkarier di Senayan. Berikut profil lengkap Benny.

1. Benny K Harman adalah perwakilan dari NTT I

Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyatakan Demokrat walkout dari Rapat Paripurna DPR RI (Youtube.com/DPR RI)

Mengutip dari laman Wiki DPR, Benny Kabur Harman adalah perwakilan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) I dan kini menjabat sebagai anggota Komisi III bidang Hukum, HAM dan Keamanan.

Dia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Brawijaya Malang di bidang Hukum pada 1987 dan menempuh pendidikan magister Hukum di Universitas Indonesia pada 1998.

Pria kelahiran Dengge, Satar Mese, Manggarai, NTT, 19 September 1962 ini kemudian melanjutkan pendidikan doktor di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada 2006.

2. Anggota YLBHI dan pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT

Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyatakan Demokrat walkout dari Rapat Paripurna DPR RI (Youtube.com/DPR RI)

Sebelum menduduki kursi DPR, Benny adalah anggota dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dia juga pernah mengikuti Pemilihan Umum Gubernur NTT sebanyak tiga kali yakni 2008, 2013 dan 2018.

Dia menjejakkan kakinya ke Senayan sebagai salah satu perwakilan Partai Demokrat pada 2004.

Benny juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI pada 2009-2012. Serta menjadi Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI pada 2012-2014.

3. Azis Syamsuddin beradu mulut dengan Benny K Harman

M Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (5/10/2020) (Youtube.com/DPR RI)

Menanggapi kasus mikrofon Benny yang dimatikan oleh Puan Maharani, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena Benny sudah beberapa kali menginterupsi jalannya rapat.

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra melalui keterangan tertulis, Selasa 6 Oktober 2020.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dari Fraksi Golkar. Azis sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Adu mulut tersebut bermula ketika Benny merasa tidak diberikan hak berbicara. Sementara Azis menilai Fraksi Demokrat sudah diberikan kesempatan berbicara. Azis menyebutkan Fraksi Demokrat telah tiga kali diberikan kesempatan berbicara, yakni kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.