Profil Said Didu: Birokrat Senior yang Berani Kritik Kebijakan

Said Didu mengawali kariernya di BPPT pada tahun 1987, ia merintis dari posisi staf hingga menjadi Tim Ahli Menristek/Kepala BPPT pada 2004.

Pencapaian kariernya mencapai puncak saat ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010. Ia dipercaya memegang berbagai posisi komisaris di beberapa BUMN, termasuk PTPN IV dan PT Bukit Asam.

Keahliannya dalam merancang perundang-undangan terkait pembenahan birokrasi di kementerian BUMN membuatnya menjadi salah satu tokoh kunci dalam reformasi BUMN. Said Didu menuntaskan pendidikannya hingga meraih gelar doktor di IPB dengan predikat Summa Cum Laude yang semakin mengukuhkan kredibilitasnya dalam dunia birokrasi dan akademis.

Selain berkarier di pemerintahan, Said Didu menunjukkan kepemimpinannya dalam berbagai organisasi nasional. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2009-2012 dan memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat pada periode 2003-2005.

Kontribusinya terhadap almamater juga terlihat dari posisinya sebagai Ketua Umum Alumni IPB periode 2008-2013. Dalam perannya ini, Said Didu aktif mendorong para alumni untuk memiliki lima modal dasar penting, yaitu nilai keunggulan, semangat kompetisi, integritas dalam memegang jabatan, pengembangan kompetensi, serta kejujuran dan kecerdasan.

Babak baru dalam karier Said Didu dimulai saat menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014-2016. Setelah Sudirman Said dicopot pada 2016, ia pun ikut mundur dan mulai vokal mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, tidak hanya dalam sektor energi seperti kasus Freeport, tetapi juga menyentuh kebijakan politik lainnya.

Konsekuensi dari sikapnya yang kritis, ia diberhentikan dari posisi Komisaris PT Bukit Asam Tbk pada 2018. Demi kebebasan dalam menyuarakan kritik, Said Didu akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pegawai negeri pada 13 Mei 2019, setelah mengabdi selama 32 tahun 11 bulan 24 hari.

Kepedulian Said Didu terhadap masyarakat terlihat jelas dalam pembelaannya terhadap warga pesisir Tangerang yang terdampak proyek PIK 2.

Ia aktif mendampingi warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama terkait kompensasi yang dinilai tidak adil. Aksi pembelaannya ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.

Ia konsistensinya membela kepentingan publik mempertanyakan besarnya anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai proyek dibandingkan dengan kompensasi yang diterima warga. Perjuangannya ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh nasional, termasuk Mahfud MD yang menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.