Kemendagri Minta Pemda Percepat Pendanaan Pengamanan Jelang Pilkada
- Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda untuk segera mempercepat pendanaan pengamanan dan penandatanganan NPHD untuk Pilkada serentak 2024 dengan TNI dan Polri
- Pelaksana Harian Dirjen Keuda Kemendagri menegaskan pentingnya mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024, terutama yang berkaitan dengan pendanaan pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta Pemerintah Daerah (Pemda), segera mempercepat pemenuhan pendanaan pengamanan serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dengan TNI dan Polri.
Permintaan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Maurits menegaskan pentingnya mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024, terutama yang berkaitan dengan pendanaan pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri.
“Sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak agar berlangsung secara lancar dan melahirkan demokrasi yang baik, perlu adanya asas jujur dan adil. Dalam rangka terselenggaranya Pilkada yang jurdil dan mengingat Pilkada Serentak tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 27 November 2024," ujar Maurits dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).
1. Tersisa 14 hari jelang Pilkada serentak
Maurits mengingatkan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 tinggal 14 hari lagi. Oleh karena itu, realisasi pendanaan pengamanan harus segera dilakukan.
"Maka, pendanaan terutama pengamanannya yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sangat penting untuk segera direalisasikan. Dengan sisa waktu hanya 14 hari lagi Pilkada dukungan pendanaan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Karenanya diharapkan agar Pemda segera menyelesaikan penyaluran pendanaan pengamanan Pilkada Serentak,” tutur dia.
2. Pemda harus segera beri kepastian
Maurits meminta pemda untuk segera memberikan kepastian terkait kapan kekurangan dana pengamanan dapat disalurkan kepada TNI dan Polri agar proses pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pemerintah Pusat, juga telah membentuk tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, melibatkan seluruh stakeholder dari kementerian dan lembaga terkait.
“Progres penyaluran agar segera dilaporkan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan mengirimkan data dan dokumen pendukung melalui contact person (administrator/operator) yang telah ditunjuk untuk masing-masing wilayah,” kata dia.
3. Data pemda yang sudah merealisasikan pendanaan
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, sebanyak 511 daerah telah menandatangani NPHD dengan TNI, sementara 535 daerah telah menandatangani NPHD dengan Polri.
Dari jumlah tersebut, 474 Pemda telah merealisasikan 100 persen pendanaan untuk TNI, sementara 19 Pemda belum merealisasikan sepenuhnya. Sementara itu, 494 Pemda telah merealisasikan 100 persen pendanaan untuk Polri, sedangkan 13 Pemda belum sepenuhnya mencairkan dana tersebut.
“Oleh karena itu, Pemda diharapkan melakukan monitoring terhadap persoalan-persoalan yang muncul di daerah, terutama kendala-kendala yang menghambat pencairan NPHD agar dana bisa segera dicairkan. Keberadaan TNI dan Polri dalam Pilkada ini sangat penting terkait pengamanan dan skenario-skenario lain yang dapat berdampak pada potensi konflik. Kita berharap Pilkada bisa berjalan dengan kondusif tanpa ada persoalan yang berarti,” bebernya.
