PSI Disemprot karena Lem Aibon, Formappi: Aneh Kenapa DPRD Tidak Suka

Lucius berpendapat, seharusnya yang disebut tidak etis adalah membiarkan kejanggalan terus berlangsung. Ia menilai, anggota dewan lama akan merasa tidak nyaman dengan keterbukaan yang ditunjukkan PSI, yang ingin segala sesuatu di DPRD dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik.

"Sudah benar itu PSI menyampaikan apa adanya, RAPBD yang menyimpan kejanggalan itu," jelasnya.

Formappi merasa aneh dengan tindakan DPRD DKI Jakarta. Sebab, yang menyusun RAPBD adalah Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya, sehingga harusnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Sedangkan tugas DPRD adalah mengoreksi kesalahan tersebut, sehingga wajar bila meminta pandangan rakyat dengan cara menampilkan data.

"Jadi aneh justru ketika DPRD tidak suka dengan cara PSI tersebut. Apakah ini hanya menegaskan bahwa kejanggalan itu bukan hanya sebuah kekeliruan teknis saja, tetapi sesuatu yang terencana bahkan melibatkan DPRD di dalamnya," jelas Lucius.

Sebelumnya, Inggard mengingatkan William bahwa aspirasi boleh disampaikan setelah dilakukan pembahasan oleh komisi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Jangan sampai belum melakukan pembahasan, sudah ramai di koran. Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem, ya, berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," kata Inggard.