PM India Janjikan Pengadilan Kilat untuk Skandal Kebocoran Soal Ujian
Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, berjanji akan membentuk pengadilan cepat (fast-track) untuk mempercepat proses hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam kebocoran soal ujian nasional. Langkah itu dilakukan sebagai upaya meredam gerakan protes "kecoak" yang dipimpin oleh kaum muda dan telah mengguncang ibu kota New Delhi.
Pernyataan Modi muncul setelah ribuan demonstran yang dipimpin oleh gerakan Cockroach Janta Party (CJP) kembali turun ke jalan pada Rabu (22/7/2026). Aksi tersebut menyebabkan bentrokan baru dengan aparat kepolisian. Mayoritas peserta aksi merupakan mahasiswa dan calon peserta ujian yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri.
Pemerintah mulai menunjukkan sikap yang lebih lunak dengan menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan CJP. Namun, kabinet Modi tetap menolak membahas tuntutan utama demonstran, yakni pencopotan Pradhan dari jabatannya, dilansir Channel News Asia.
Gelombang kemarahan publik di India dipicu oleh berbagai skandal ujian dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran yang memaksa lebih dari dua juta peserta mengulang ujian. Kemarahan masyarakat juga diperburuk oleh polemik penilaian daring terhadap hampir dua juta siswa sekolah menengah.
1. CJP tolak tawaran Modi karena tak menjawab tuntutan utama demonstran
Gerakan CJP menolak tawaran Modi untuk mempercepat proses hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam skandal kebocoran soal ujian. Bagi para demonstran, solusi tersebut tidak menjawab akar persoalan karena Pradhan tetap dipertahankan di dalam kabinet.
Sekitar 50 ribu orang berunjuk rasa di New Delhi pada Senin lalu meski polisi tidak memberikan izin untuk bergerak menuju gedung parlemen. Aparat kemudian membubarkan massa menggunakan pentungan dan gas air mata. Hingga Rabu, lebih dari 1.000 demonstran masih bertahan di ibu kota. Banyak dari mereka yang datang dari berbagai wilayah di India untuk mengikuti demonstrasi.
Aksi juga meluas ke sejumlah kota besar, seperti Mumbai, Bengaluru, dan Patna. Juru bicara CJP menuduh pemerintah memutus akses internet dan melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi.
Gerakan CJP pertama kali muncul pada Mei lalu sebagai bentuk sindiran terhadap pernyataan Ketua Mahkamah Agung, Surya Kant, yang menyamakan anak muda dengan "kecoak" dan "parasit". Gerakan itu berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap tingginya pengangguran, terbatasnya kesempatan bagi generasi muda, serta gaya pemerintahan Modi yang dinilai semakin otoriter.
2. Demonstrasi menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Modi
Gelombang demonstrasi mahasiswa dinilai sebagai salah satu tantangan politik terbesar yang dihadapi Modi sejak memulai masa jabatan ketiganya pada 2024. Gerakan protes juga memperoleh dukungan dari sejumlah partai oposisi yang mengganggu jalannya sidang parlemen dan mendesak Modi untuk meminta maaf atas tindakan keras polisi terhadap demonstran pada awal pekan ini.
Pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi, menuding Modi bertanggung jawab atas rusaknya sistem pendidikan India. Gandhi menyebut negara Asia Selatan itu telah mengalami 152 kasus kebocoran soal ujian dalam satu dekade terakhir tanpa menghasilkan satu pun vonis bersalah, mengutip The Guardian.
Sementara itu, para pemimpin CJP mengaku kecewa setelah pertemuan pertamanya dengan Menteri Kesehatan, J. P. Nadda, dalam lebih dari 60 hari tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, menegaskan bahwa para menteri harus datang ke lokasi demonstrasi dan bernegosiasi secara terbuka.
3. Aksi protes terus berlanjut hingga Kamis
Ribuan demonstran kembali memadati lokasi aksi pada Kamis (23/7/2026) sambil membawa poster antipemerintah dan meneriakkan slogan di bawah penjagaan ketat aparat keamanan. Delhi Metro Rail Corporation menutup 16 stasiun di kawasan pusat New Delhi hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan tersebut menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi keamanan.
Dilaporkan oleh The Star, di negara tetangga Bangladesh, kelompok mahasiswa menyerukan aksi pawai obor sebagai bentuk solidaritas terhadap demonstran di India. Gerakan mahasiswa di Bangladesh sebelumnya berhasil menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina pada 2024.
Di tengah tekanan yang terus meningkat, pemerintah Modi telah menggelar satu putaran dialog dengan para pemimpin CJP. Modi berjanji akan mempertimbangkan tuntutan para demonstran, termasuk meluncurkan reformasi terhadap sistem ujian nasional.
