Menteri Sosial Tegaskan Tak Boleh Ada Korupsi di Program Sekolah Rakyat
Kemensos dan ICW sepakat mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama untuk program Sekolah Rakyat.
Kemensos akan menindaklanjuti masukan ICW untuk memperbaiki tata kelola sekaligus membuka ruang kritik dan pengawasan publik.
ICW berkomitmen mengawal Sekolah Rakyat agar anggaran pendidikan tidak bocor dan tetap berkeadilan serta inklusif.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan, tidak boleh ada praktik korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membahas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengatakan, Kemensos dan ICW memiliki semangat yang sama untuk mencegah korupsi dalam program strategis milik Presiden Prabowo. Menurut dia, seluruh masukan yang disampaikan ICW menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Kemensos.
"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial," kata Gus Ipul di Jakarta, dikutip dari siaran pers Kemensos, Sabtu (25/7/2026).
1. Kemensos tindaklanjuti masukan ICW untuk cegah korupsi
Gus Ipul mengatakan, seluruh data dan informasi yang disampaikan ICW akan menjadi bahan evaluasi bagi Kemensos untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa sehingga nantinya tidak akan terjadi tindak korupsi.
"Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal," ujar Gus Ipul.
Dia berkomitmen untuk menindaklanjuti, mendalami, dan mengambil langkah-langkah nyata agar seluruh praktik korupsi bisa dihindari.
Dia mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat benar-benar sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo, yakni memberikan pendidikan di lingkungan yang berkualitas bagi keluarga paling tidak mampu.
"Dan akhirnya Sekolah Rakyat benar-benar sesuai tujuan Bapak Presiden, yaitu memberikan pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas untuk keluarga paling tidak mampu," kata dia.
2. Gus Ipul buka ruang kritik dan pengawasan publik
Oleh karena itu, dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi, memberi masukan, kritik, serta saran untuk seluruh program Kemensos, termasuk Sekolah Rakyat. Gus Ipul mengatakan, pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang disertai data-data akurat.
"Kami sangat terbuka (terhadap) kritik saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat," jelas Gus Ipul.
Dia juga mengapresiasi ICW karena menyampaikan kritik dan rekomendasi yang disertai data pendukung sehingga pihaknya dapat memberikan kebijakan yang dapat mencegah adanya korupsi.
"Sehingga kami bisa mengoreksi, memberikan satu kebijakan yang mampu untuk bisa mencegah adanya korupsi tersebut," lanjut dia.
3. Kemensos dan ICW sepakat perkuat pengawasan program Sekolah Rakyat
Terakhir, Gus Ipul juga meminta seluruh jajaran Kemensos terus memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Dia juga mengingatkan, setiap tindakan korupsi pada akhirnya akan terungkap.
"Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi itu akan ketahuan. Pada waktunya akan ketahuan dan ini peringatan," kata dia.
Plt Koordinator ICW, Almas Sjafrina, mengatakan, ICW berkomitmen untuk mengawasi program-program strategis pemerintah melalui kajian dan pemantauan. Dia melanjutkan, hal ini dilakukan untuk menjaga agar anggaran dan seluruh program pemerintah tidak mengalami kebocoran sehingga pemanfaatannya dapat dioptimalkan untuk pendidikan publik.
"Jadi harapan kami dengan melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita niatnya ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik," kata Almas.
Dia mengatakan, ICW berpandangan bahwa pendidikan semestinya diselenggarakan secara berkeadilan dan inklusif.
"Karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif," ucap dia.
