Seluruh instrumen kekuasaan negara harus di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat
Tata kelola lebih efisien dengan memperkuat profesionalisme dan sistem pengawasan yang kuat
Penempatan kepolisian di bawah Presiden memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat
Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.
Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menyebut, kedudukan tersebut penting sebagai wujud supremasi sipil, dan akuntabilitas demokratis.
Andy menyebut, dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat.
“Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan pemegang mandat langsung dari rakyat, sehingga penempatan kepolisian di bawah Presiden adalah perwujudan supremasi sipil dalam negara demokrasi,” kata Andy Budiman dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Selain itu, menurut Andy, dari sisi tata kelola, struktur ini lebih efisien dengan rantai komando yang jelas sehingga bisa menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban.
PSI menegaskan, jika ingin menjaga netralitas kepolisian, maka caranya adalah dengan memperkuat profesionalisme, membangun sistem pengawasan yang kuat, dan melakukan perbaikan institusional.
Andy lantas menekankan, keberadaan Kepolisian di bawah Presiden akan memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat.
"Atas dasar itu, PSI memandang penempatan kepolisian di bawah Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik," imbuhnya.