PSI Minta Kemendagri Transparan soal Penunjukan Pj Gubernur DKI

Michael memahami bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, memiliki hak prerogatif menentukan Pj Gubernur.

Namun, ditegaskannya bahwa warga Jakarta berhak mengetahui dan turut memberikan masukan siapa yang layak menjadi pemimpin mereka di Jakarta.

“Bagaimanapun, pada dasarnya kita ini negara demokratis. Jangan sampai masyarakat Ibu Kota tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan tentang siapa yang layak memimpin mereka dua tahun ke depan,” katanya.

Michael pun mengingatkan bahwa Pj Gubernur akan dilantik kurang dari dua bulan lagi. Menurut dia, perlu waktu yang cukup untuk proses transisi kepemimpinan.

Apalagi, Pj Gubernur akan dilantik pada bulan Oktober, tepat saat Jakarta akan sibuk membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

“Jakarta ini daerah khusus, wewenang Gubernur sangat besar dan anggaran daerah sangat besar. Dulu, Pak Anies terpilih bulan April, dilantik Oktober, ada waktu transisi yang cukup. Bulan Oktober itu seharusnya APBD 2023 sudah dalam pembahasan. Siapapun Pj Gubernur-nya nanti, begitu dilantik harus langsung siap membahas APBD 2023,” ujar Michael.

Michael menilai, posisi Gubernur adalah posisi politis yang sangat strategis. Pemprov DKI perlu mengetahui visi pembangunan kota yang dimiliki oleh Pj Gubernur nantinya.

Arah pembangunan Ibu Kota, kata dia, harus langsung diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran di APBD. 

“Soal Pj Gubernur, yang Jakarta butuhkan adalah kepastian, bukan kejutan. Jangan sampai pembahasan APBD tidak optimal karena ketidaksiapan transisi. Kami berharap Pj Gubernur adalah orang yang sudah sangat paham Jakarta dan siap memimpin. Transparansi dan kejelasan proses transisi ini sangat penting karena menyangkut nasib pembangunan Jakarta ke depan,” kata dia.

Lebih lanjut, Michael berharap, Pj Gubernur akan punya waktu untuk segera menganalisis kondisi pembangunan Jakarta.

Pj Gubernur, ujar dia, harus bisa melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan dan memperbaiki yang masih kurang dan belum tuntas dari pemerintahan yang sekarang.