PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Beli Mobil Damkar Kemahalan Rp6,5 Miliar

13 Apr 2021, 15:42 WIB

Dok.IDN Times/Istimewa

Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta pada APBD 2019, yang dinilai lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan menyebutkan, selisih harga tersebut seharusnya bisa membiayai ratusan hidran mandiri di kawasan rawan kebakaran.

“Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

1. Selisih harga empat barang yang ditemukan

Ilustrasi mobil pemadam kebakaran. (IDN Times/Fariz Fardianto)

August menjabarkan, BPK mencatat total indikasi kerugian daerah sebesar Rp6,52 miliar dihitung dari selisih harga kontrak dengan harga riil untuk 4 barang berbeda.

Rincian selisih harga antara lain untuk pembelian unit submersible Rp761,67 juta, unit quick response Rp3,48 miliar, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal (robot LUF 60) Rp844,19 juta, dan unit pengurai material kebakaran (robot MVF-5) Rp1,43 miliar.

2. Pemprov DKI dinilai gagal susun prioritas anggaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

August menilai, Pemprov DKI juga gagal menyusun prioritas anggaran dan mendahulukan pembelian robot pemadam kebakaran mahal yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di Jakarta, ketimbang mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan SKKL atau sukarelawan pencegah kebakaran yang lebih dibutuhkan.

“Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal risiko dapat ditekan,” kata dia.

3. Perlu ada hidran di lokasi padat penduduk dan lingkungan pasar

Foto aerial kebakaran Pasar Cempaka Putih di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

August juga menyoroti kebakaran Pasar Kambing yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa Dinas Gulkarmat membutuhkan waktu untuk tiba di lokasi kebakaran, pada waktu yang sama kebakaran yang terjadi di lapak perabotan di Pasar Lontar merembet ke lapak buah dan kelontong, sehingga menyebabkan 174 lapak hangus terbakar dan kerugian mencapai Rp1 miliar.

“Dinas Gulkarmat tidak bisa bekerja sendiri, perlu didukung pengadaan sarana dan prasarana yang tepat, pembangunan hidran mandiri di lokasi padat penduduk dan lingkungan pasar harus jadi prioritas. Lalu perkuat dengan sistem sprinkler di fasilitas umum,” kata August.