PSI Sentil Ahok Abai dan Tak Benahi Pertamina saat Jadi Komut

05 Mar 2025, 10:00 WIB

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2025). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Intinya sih...

PSI kritisi Ahok tak benahi Pertamina saat jadi komut
Ahok diharapkan jadi whistle blower jika ada korupsi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dianggap tidak mengambil kesempatan untuk membenahi Pertamina saat menjadi komisaris utama.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menanggapi pernyataan Ahok mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023.

“Beberapa hari ini kita menyimak wawancara Pak Ahok soal kasus Pertamina Patra Niaga. Beliau mengaku melihat banyak ketidakberesan saat menjadi komisaris utama. Pak Ahok seharusnya menjadi whistle blower saat ada di posisi tersebut, namun itu tidak terjadi,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/3/2025).

1. Ahok harusnya menindaklanjuti

Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tanggapi wacana kepala daerah dipilih DPRD. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Andy, jika benar ada indikasi korupsi di Pertamina, Ahok seharusnya berani menindaklanjuti sesuai aturan main yang ada saat menjabat komisaris utama.

“Saat menjabat komisaris utama, Pak Ahok punya kewenangan besar untuk mencegah dan mengawasi direksi. Bahkan saat baru menemukan indikasi, komut bisa membuat mekanisme pemeriksaan. Pertamina punya tata kerja organisasi yang mengatur tentang whistle blower system (WBS) untuk mencegah dan menemukan jika terjadi dugaan pelanggaran. Misalnya fraud, kecurangan dalam laporan keuangan, konflik kepentingan, korupsi, suap, dan lain-lain," ujar dia.

2. Pertanyakan mengapa Ahok baru bahas baru-baru ini

Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI-P Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (IDN Times/Ilman Nafian)

Lebih lanjut, Andy menegaskan, Ahok abai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai Komut Pertamina. Sebab, politikus PDIP itu baru bicara kasus tersebut setelah tidak menjabat.

“Kenapa Pak Ahok tidak melakukan itu semua? Kewajibannya sebagai komisaris utama tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” imbuh Andy.

3. Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP ungkap banyak celah oplos Pertamax

Anggota Komisi VI DPR RI dari F-PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan, banyak sekali celah terjadinya pengoplosan kandungan dalam bensin jenis Pertamax.

Hal tersebut disampaikan Mufti usai dirinya bersama sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pertamina di Jalan Palmerah Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, legislator yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN ini berdiskusi langsung dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso dan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat, Eduward Adolof Kawi.

"Kalau tadi kami bahas pintas dari ini, jadi sebenarnya banyak sekali saya yakinin tidak hanya Dirut Patraniaga (yang korupsi). Kalau dari tadi paparan tadi, saya pikir tidak hanya satu atau dua orang (terlibat dalam oplos Pertamax), ini kerja bersama ini," kata dia kepada IDN Times di lokasi.

Mufti menjelaskan, berdasarkan hasil sidak yang dilakukan, celah untuk melakukan tindakan ilegal mengoplos Pertamax sangat banyak. Mulai dari saat impor minyak mentah hingga di depo milik Pertamina.

Namun, ia meyakini, celah pengoplosan Pertamax sangat kecil terjadi di SPBU.

"Setelah kami telisir tadi, kami diskusi dengan teman-teman Patraniaga, ruangnya sangat banyak celah untuk bagaimana melakukan pengoplosan. Baik mulai dari importasi dari luar ke dalam, kemudian di depo-depo tadi itu bisa dilakukan dimanapun. Kecuali di tempat SPBU sudah tidak punya ruang untuk mereka melakukan pengoplosan," tegas dia.

Oleh sebab itu, Mufti meyakini, kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang dalam mengoplos Pertalite menjadi Pertamax ini melibatkan banyak pihak.

Ia pun mengistilahkan, kasus ini bukan cuma megakorupsi, melainkan "megagotong-royong korupsi".

"Jadi saya pikir, bukan hanya megakorupsi ini, tapi juga apa ya, megagotong-royong bagaimana ternyata perampokan ini dilakukan secara bersama-sama begitu, kalau memang benar itu terjadi begitu. Walaupun kami sampai hari ini belum baca BAP-nya," ucap dia.