Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah kementerian dan lembaga curhat mengenai kebijakan efisiensi belanja 2025 kepada komisi-komisi mitra kerja mereka di parlemen.
Hal itu disampaikan Puan dalam agenda Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
"Bapak Presiden Yang Terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, kementerian/lembaga curhatnya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya; curhat masalah 'cinta segitiga': program prioritas, tambahan anggaran dan kebijakan efisiensi," ujarnya.
Puan menekankan, perbedaan kepentingan itu tidak perlu berakhir dengan kekecewaan karena semua pihak bisa saling memahami dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
"Cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," tuturnya.
Dia menambahkan, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Upaya pemerintah menjalankan efisiensi sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan," ujarnya.