Puan Maharani: Penyusunan Teknis Protokol Normal Baru Jangan Buru-buru

30 Mei 2020, 07:53 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani turut mengomentari rencana pemerintah melaksanakan protokol tatanan normal baru atau new normal produktif dan aman COVID-19. Puan meminta agar rincian protokol tersebut dipastikan terlebih dahulu.

“Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru, sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).

Lalu apa yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyusun protokol normal baru?

1. Puan sebut protokol normal baru akan berbeda di setiap tempat

Ketua DPP PDIP Puan Maharani usai rakor di markas PDIP Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Sebab menurut Puan, protokol normal baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Seperti protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya yang akan memiliki variasi masing-masing.

“WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona, kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak,” ujar Puan.

2. Puan minta pemerintah transparan soal data COVID-19

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Politisi PDI Perjungan ini juga mengingatkan, agar kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan normal baru harus dilakukan secara mendalam, sebagai acuan pengambilan kebijakan.

“Transparansi data menjadi penting, sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemik COVID-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” ujar Puan.

3. Puan imbau aparat dan masyarakat disiplin saat normal baru

Bima Arya sidak ke Pasar Anyar (Instagram/@bimaryasugiarto)

Ia mengusulkan, di dalam protokol normal baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan ketika gelombang kedua terjadi. Ia meminta harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan.

“Semuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga,” kata Puan.