Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
20250922_132833.heic
Ketua DPR RI Puan Maharani usai menerima perwakilan buruh. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

  • KPAI mendesak evaluasi program MBG

  • BGN harus hentikan sementara program MBG

  • Menteri Sekretaris Negara minta maaf terkait keracunan massal

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa keracunan massal imbas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meluas ke sejumlah daerah di Indonesia. Ia menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi secara total guna menghindari keracunan massal tidak terulang kembali.

Puan mengakui, tidak mudah menjalankam program MBG dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang kuat bagi masing-masing instansi yang terlibat.

"Jadi tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Puan proses evaluasi secara menyeluruh ini sangat diperlukan karena jangan sampai anak-anak Indonesia menjadi korban.

"Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan," kata Legislator Fraksi PDIP itu.

1. KPAI minta MBG dihentikan sementara

Seorang siswa mengangkat makanan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (4/8/2025). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kasus keracunan yang dialami anak karena MBG semakin banyak terjadi.

"KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, kejadiannya bukan menurun ya. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak," ujar Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

KPAI lantas mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai ada instrumen panduan dan pengawasan yang ketat dari BGN.

"Artinya, pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah di buat BGN benar-benar di laksanakan dengan baik," kata dia.

2. BGN herus mengevaluasi MBG secara menyeluruh

Petugas menyusun makanan bergizi gratis (MBG) yang akan dibagikan kepada siswa di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (4/8/2025). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Kasus keracunan dalam MBG sudah tak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, KPAI meminta pemerintah harus berhenti sejenak dalam menjalankan program ini.

"Ibarat mobil, punya target ingin cepat sampai. Tapi, pandangan kita ke kaca depan mobil, tidak bisa mengawasi apa yang ada di depan, karena kecepatan yang terlalu tinggi," ujarnya.

Menurut dia, BGN perlu menghentikan sementara program MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh supaya target-targetnya tercapai baik.

"Sehingga, penting pencapaian penjangkauan program MBG segera ngerem sejenak, lihat lagi kondisi, antisipasi, pengawasan. Kalau program ini ingin ngebut sampai akhir tahun dalam memenuhi target," kata dia.

3. Istana minta maaf terkait keracunan massal

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf terkait banyak kasus keracunan MBG. Menurutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang diharapkan.

"Pertama-tama, tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu diharapkan dan bukan kesengajaan," ujar Prasetyo.

Editorial Team