Banyak Murid Keracunan, FKBI Desak Tunda Program MBG
- Lebih dari 4.000 siswa dilaporkan keracunan akibat makanan MBG
- Kasus keracunan mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen anak di program sosial nasional
Jakarta, IDN Times – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan para murid. Ketua FKBI, Tulus Abadi, menilai permintaan maaf yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Jumat (19/9/2025) langkah baik, tetapi tidak cukup.
“Kami menuntut langkah konkret, sistemik, dan partisipatif untuk memastikan tragedi ini tidak terulang. Bahkan sangat urgen untuk melakukan moratorium pelaksanaan program MBG,” kata dia, Senin (22/9/2025).
1. Temuan kontaminasi bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan MBG
Pihaknya juga telah mencatat, sejak awal 2025, lebih dari 4.000 murid dilaporkan mengalami gejala keracunan dengan temuan kontaminasi bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan MBG.
2. Cerminan lemahnya sistem perlindungan konsumen anak
Tulus mengatakan, kasus keracunan yang menimpa para pelajar dari makanan yang diberikan negara ini bukan sekadar kegagalan operasional, tapi jadi cerminan lemahnya sistem perlindungan konsumen anak di program sosial berskala nasional.
"Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap tata kelola, pengawasan, dan transparansi program yang seharusnya menjadi tulang punggung pemenuhan hak dasar anak," ujar dia.
3. Pemerintah minta maaf soal kasus keracunan MBG
Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, meminta maaf tentang banyaknya kasus keracunan MBG. Menurutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang diharapkan.
"Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, umat (19/9/2025).
Pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi dengan BGN, memastikan semua alat dan bahan makanan bersih serta sehat untuk disajikan. Selain itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa terkena sanksi apabila ada kelalaian.
