Puan Terbuka Bentuk Pansus Haji 2025:Banyak yang Perlu Dievaluasi

Puan mengatakan akan meminta laporan pimpinan DPR lainnya, seperti Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa yang tahun ini mengawasi langsung pelaksanaan haji 2025.

“Hari ini baru kita buka masa sidangnya. Kita akan mendapatkan laporan kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan komisi VIII,” kata Puan.

Puan terbuka jika berangkat dari laporan pimpinan DPR yang juga bertugas sebagai Tim Pengawas (Timwas) mengharuskan adanya pembentukan panitia khusus (pansus) Haji 2025.

“Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” kata Ketua DPP PDIP itu.

Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Ada sejumlah catatan yang disampaikan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.

Nota diplomatik itu terbit pada 16 Juni 2025 dikirim ke Kementerian Luar Negeri, dengan tujuan tiga pihak, yakni Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dan Direktur Timur Tengah Kemenlu.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief mengatakan, ada beberapa isu yang menjadi catatan dan tantangan saat masa operasional. Menurutnya, sebagian besar sudah bisa diatasi di lapangan dan telah disampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat.

"Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” ujar Hilman Latief di Madinah, dalam keterangannya, dikutip Senin (23/6/2025).

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah yang bahu-membahu bersama kami, misi Haj Indonesia, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan,” sambungnya.

Menindaklanjuti informasi dari Kementerian Haji dan Umrah di Kerajaan Arab Saudi, bahwa terdapat sejumlah pelanggaran administratif yang dilakukan Indonesia selama musim haji 2025. Pelanggaran tersebut meliputi:

1. Pendaftaran data jemaah haji Indonesia dalam program haji non-reguler tanpa persiapan yang memadai.

2. Penempatan jemaah Indonesia di hotel-hotel yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar layanan yang seharusnya diberikan.

3. Pemindahan jemaah dari Madinah ke Mekah tanpa memperhatikan prosedur kesehatan yang berlaku.

4. Tidak mengikuti pedoman dan ketentuan kesehatan, serta membawa jemaah yang tidak mampu secara fisik dan medis, yang menyebabkan meningkatnya angka kematian di kalangan jemaah Indonesia sebelum dimulainya puncak ibadah haji. Angka kematian ini mencakup lebih dari 50 persen dari total angka kematian jemaah dari luar negeri.

5. Tidak adanya kontrak resmi dalam proyek layanan kurban (Adhahi) bagi jemaah haji Indonesia, serta kurangnya kepastian dari pihak Indonesia untuk mengikuti sistem resmi yang diberlakukan dalam proyek layanan ini.