Jakarta, IDN Times - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta akan memanggil Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) dan jajarannya terkait laporan adanya kasus pungli antrean subsidi pangan murah di Koja, Jakarta Utara.
"Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi, tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Senin (18/9/2023).
Heru akan mengecek laporan pungli dan antrean subsidi pangan yang disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin dalam acara penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta.
"Terus katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," tegasnya.
Heru juga menerima protes dari masyarakat yang mengantre subsidi pangan murah sejak Subuh. Untuk itu, dia mengimbau agar warga penerima subsidi pangan murah agar datang satu jam sebelum dibagikan
"Katanya masyarakat antre jam 4 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 8, datang jam 7 pagi. Itu masukan bagus, kan tidak hanya di Koja saja, kemarin juga ada di beberapa tempat," jelas Heru.
Sebelumnya Anggota DPRD DKI, Suhud Aliyudin melaporkan adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran subsidi pangan murah yang carut marut di wilayah Koja belum lama ini.
"Interupsi pimpinan. Kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan yang jugantelah menimbulkan adanya pungli," ujar Suhud.
Selain adanya pungli, Suhud juga menyoroti antrean panjang bantuan pangan yang membuat warga datang dari sejak 03.00 WIB
"Melalui forum yang terhormat ini, PJ Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan, sehingga tidak terjadi antrean panjang, yang warga harus datang jam 3 pagi, dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya," paparnya.