Ini Solusi Anies Baswedan Atasi Mahalnya Biaya Pendidikan
Anies Baswedan dalam Acara Idea Fest 2023 (YouTube Volix Media)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyoroti biaya pendidikan di Indonesia yang mahal. Menurutnya, pemerintah harus menambah alokasi biaya pendidikan yang cukup untuk memfasilitasinya.
"Guna mengembangkan kualitas manusia tidak hanya sektor pendidikan saja yang perlu ditingkatkan melainkan juga kesehatan. Keduanya sektor ini jangan dipandang sebagai biaya tapi sebagai investasi," kata Anies Baswedan dalam acara IDEAFEST 2023 di YouTube Volix Media, Sabtu (30/9/2023).
"Jangan harap kalau investasinya kecil tapi menghasilkan sesuatu yang besar," sambungnya.
1. Anies singgung tanggung jawab negara soal pendidikan
Ilustrasi pendidikan. IDN Times/Sukma ShaktiAnies menjelaskan, biaya pendidikan yang mahal membuat masyarakat terbebani biaya yang tinggi. Hal ini disebabkan negara yang mengurangi porsi membantu seluruh rakyat untuk mendapatkan hak mengenyam pendidikan.
"Negara harus memberikan porsinya dalam pendidikan agar rumah tangga tidak harus mengeluarkan biaya mahal untuk membiayai pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi," jelasnya.
Dia menyebut, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik, bukan malah menyiapkan dan mencetak anak sebagai pekerja.
"Kita harus mendidik anak-anak kita untuk jadi pembelajar atau learner, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang harus ditumbuhkan," kata Anies.
"Jika seorang anak didik sebagai pembelajar dan learner, mereka akan selalu siap untuk menghadapi dan mempelajari apapun yang terjadi di masa depan," lanjutnya.
Anies beranggapan, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan, sehingga sudah sepatutnya mengajarkan anak-anak sebagai pembelajar agar bisa memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari.
Baca Juga: Ganjar Ajak Muda Gabung Jadi Tim Pemenangan Nasional
2. Anies sebut negara jangan monopoli segala urusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau Stasiun Bogor, Senin (15/6) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Anies dengan tegas mengatakan, negara tidak boleh memonopoli segala urusan dan menjauhkannya dari jangkauan masyarakat. Negara harus melakukan pendekatan kolaboratif untuk membangun gerakan dan lingkungan yang baik.
"Jangan seolah-olah semuanya milik negara, kita harus melakukan pendekatan dan kolaborasi dengan semua. Jika terjadi masalah bukan hanya negara saja yang menanggung, akan tetapi seluruh rakyat untuk mencari solusi permasalahan tersebut," kata Anies.
Anies merasa, saat ini pemerintah hanya meminta rakyat untuk melakukan dua hal, yakni mencoblos saat penyelenggaraan pemilihan umum dan bayar pajak, lalu sisanya negara yang memegang.
"Ini salah, harusnya kita mengajak masyarakat untuk mengambil keputusan. Bukan partisipasi, tapi kolaborasi. Saya merasa pemerintah lebih suka kerja sendiri, jadi yang susah bukan mengajak warga kolaborasi, melainkan mengubah birokrasi," kata dia.
3. Anies tak setuju pejabat korupsi dengan alasan agar balik modal
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Saat disinggung mengenai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat agar balik modal, Anies mengaku tidak setuju dengan pandangan tersebut.
"Saya setuju untuk dibiayai tapi bukan sebagai utang. Utang ini apabila saya menang akan dianggap lunas, tapi kalau saya kalah akan dikembalikan," ujar Anies.
"Saya tidak mau saat saya menang dan kerja di pemerintahan, malah bayar biaya politik seperti itu. Berbeda kalau saya kalah, kan bisa saya cari kerja untuk membayar utang tersebut," kata dia.
Baca Juga: Anies Baswedan dan Cak Imin Bertemu Rizieq Shihab, Ada Apa?
Berita Terkini Lainnya
