Rano Karno Sentil RIDO: Dulu Mereka Juga Maunya Pilkada Satu Putaran
Intinya sih...
- Rano 'Doel' Karno berharap Pilkada Jakarta 2024 hanya satu putaran untuk menghindari kelelahan masyarakat setelah pilpres dan pileg.
- Paslon RIDO melaporkan KPUD Jakarta ke DKPP terkait rekapitulasi suara, menuding tingkat partisipasi rendah karena formulir C6 yang tidak digunakan.
- Komisioner KPU Jakarta menyatakan proses rekapitulasi suara tetap berjalan meskipun dilaporkan ke DKPP, sementara KPUD membantah sebagai penyebab rendahnya partisipasi.
Jakarta, IDN Times - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga, Rano 'Doel' Karno berharap Pilkada Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran. Menurutnya, masyarakat sudah lelah dan jenuh dengan politik. Pada awal 2024, masyarakat sudah mengikuti pilpres dan pemilu legislatif. Kini di akhir 2024, masyarakat menggunakan hak pilih di pilkada serentak.
"Dari mulai pileg, pilpres, sekarang pilkada. Pasti capek, lelah. Makanya, kami berharap udah dah, satu putaran aja," ujar Rano di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (7/12/2024).
Pernyataan itu untuk merespons pertanyaan soal harapannya terhadap proses rekapitulasi di tingkat provinsi yang sedang dilakukan oleh KPUD. Proses yang sama juga sedang berlangsung di KPUD Jakarta.
Di sisi lain, Rano mengaku bingung. Sebab, dulu paslon Ridwan Kamil-Suswono juga menyuarakan agar Pilkada berlangsung satu putaran. Namun, kini mereka malah menginginkan Pilkada di Jakarta berjalan dua putaran.
"Kan ini menjadi aneh. Awalnya kan mereka juga maunya satu putaran. Kami juga maunya satu putaran. Ya, sekarang tiba-tiba (perolehan suara) kita yang satu putaran, mereka jadi ini (berubah pikiran)," tutur dia.
1. Rano mengaku tak yakin bila tingkat partisipasi yang tinggi akan berpengaruh ke RIDO
Lebih lanjut, Rano mempersilakan kubu rivalnya melakukan berbagai langkah untuk bisa memperoleh keadilan. Termasuk dengan melaporkan KPUD Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satu hal yang diributkan oleh tim dari paslon RIDO yakni masih ditemukan adanya formulir C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak digunakan. Lantaran hal itu, tim RIDO meyakini tingkat partisipasi di Pilkada Jakarta jadi rendah.
"Ya itu terserah lah, artinya yang dia ributin C6. Apa dia yakin kalau C6-nya semua (terdistribusi), pemilihannya (partisipasi) akan lebih gede? Gak perlu kita cari ini ya (alasan). Realita memang (tingkat partisipasi) nasional rendah," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut Rano, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada lantaran ada kejenuhan karena pesta demokrasi sudah berlangsung sejak awal 2024.
2. Pelaporan tim RIDO ke DKPP tak hambat proses penghitungan
Sementara, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Fahmi Zikrillah, mengatakan proses rekapitulasi suara hasil Pilkada Jakarta 2024 di tingkat provinsi tetap berjalan, meskipun ada pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Laporan tersebut disampaikan tim pasangan calon nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono, lantaran komisioner KPUD Jakarta dituding tidak profesional dalam bekerja. Total ada 12 orang dari KPUD Jakarta yang dilaporkan.
"Saya kira tidak ada pengaruh. Memang ada laporan dari tim pasangan calon yang melaporkan ke DKPP, tetapi itu tidak menghambat proses rekapitulasi," ujar Fahmi ketika dikonfirmasi pada Jumat kemarin.
Proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Desember 2024. KPU Jakarta, kata Fahmi, tetap menghargai adanya laporan dari tim pasangan calon nomor urut satu itu. KPU Jakarta akan mempelajari objek laporan tersebut.
"Kami lihat nanti apa yang menjadi objek laporannya seperti apa. Kami akan pelajari dan tentu akan kami siapkan jawaban dari laporan tersebut," tutur dia.
3. KPU Jakarta bantah jadi penyebab tingkat partisipasi Pilkada 2024 rendah
Lebih lanjut, KPUD Jakarta membantah sebagai penyebab rendahnya tingkat partisipasi warga di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan data dari tim pasangan calon RIDO, tingkat partisipasi hanya 57 persen. Hal itu terlihat dari formulir C KWK yang terkumpul.
Fahmi mengatakan belum bisa menyimpulkan demikian, sebab formulir C KWK sifatnya hanya pemberitahuan.
"Kami masih merekap ya, melakukan rekapitulasi. Nanti masing-masing kota juga sudah menyampaikan kepada provinsi. Nanti akan kami sampaikan berapa prosentase (formulir) C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat," kata dia.
Menurut Fahmi, formulir C pemberitahuan itu sifatnya hanya memberitahukan. Sehingga tidak ada pengaruh dan tidak bisa dijadikan alasan tingkat partisipasi menjadi rendah.