Rapat Komisi III - Kapolri Diwarnai Drama Walk Out Fraksi Gerindra

Usai Tito membacakan presentasi dan masuk ke tahap pendalaman, drama interupsi silih berganti di antara anggota dewan. Diawali anggota Komisi III Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta izin untuk interupsi kepada pimpinan rapat. Saat hendak menyampaikan interupsinya, Kahar yang pemimpin rapat hendak memotong.

"Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Dan ada beberapa hal yang mungkin...." ujar Dasco belum selesai berbicara telah dipotong oleh Kahar

"Pak pendalamannya..." potong Kahar.

"Sebentar Pak sebentar. Saya mau ngomong," kata Dasco dengan nada sedikit emosi. "Sebentar Pak, Bapak kan sudah kasih waktu tadi," tambahnya.

"Saya mau mengusulkan, Fraksi Gerindra mengusulkan rapat untuk pendalaman diadakan tertutup. Yang kedua, saya minta tidak ada pembatasan waktu. Ketiga, saya minta per fraksi dan anggota bebas melakukan pendalaman. Keempat, kita mengusulkan nanti jawaban sampai tuntas, tidak ada jawaban tertulis, terima kasih," sambung Dasco tegas.

Setelah pengajuan usulan dari Fraksk Gerindra tersebut, suasana menjadi ricuh. Satu per satu anggota dewan mulai berebutan untuk memberikan interupsi.

Anggota Komisi III Fraski PDIP Junimart Girsang kemudian memberikan interupsinya terkait usulan dari Dasco. Ia tidak setuju dengan usulan Dasco tersebut.

"Pertama, saudara Kapolri sudah membacakan, dan hemat saya tidak ada yang harus didalami secara tertutup dalam rapat ini. Kedua, tadi kita sudah sepakat, jam 4. Rencana malam ini kita ke Bandung, kunker secara spesifik. Kalau memang waktu mencukupi sampai jam 4 ya silakan per fraksi sampai jam 4," ucap Junimart menyampaikan keberatannya.

Setelah Junimart menyampaikan keberatan, beberapa anggota dewan mulai ramai berebutan untuk memberikan suara. Beberapa anggota ada yang tidak setuju dengan jalannya rapat tertutup, ada beberapa yang menyarankan jika perlu adanya hal yang dibicarakan tertutup, maka rapat bisa dilakukan tertutup.

Tidak terima dengan jawaban dari anggota dewan fraksi lainnya, Anggota Fraksi Gerindra lainnya Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa alasan Gerindra meminta rapat diadakan tertutup hanya untuk menjaga marwah dari Polri.

"Ini kan soal tata krama. Tentu ada hal-hal yang perlu kita diskusikan mendalam. Kita menempatkan institusi Polri sebagai institusi yang harus kita jaga," ucap Supratman kembali memberikan pendapatnya.

Baca juga: Banyak Artis Hingga Menteri Nyaleg, Berapa Sih Gaji Anggota DPR?

Keadaan tetap ricuh hanya untuk memutuskan rapat terbuka dan tertutup. Satu per satu anggota dewan rasanya tak ingin kalah untuk menyampaikan suaranya. Satu diberi kesempatan, yang lainnya akan menanggapi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pun buka suara. "Saya kira dari pemerintah, dari Polri juga punya hak untuk menyampaikan. Karena kita pada posisi seimbang. Posisi sama. Jadi dari Polri juga, saya pikir sama. Kita gunakan mekanisme awal dulu yang seperti biasa," terang Tito mencoba memberikan solusi dari kebuntuan itu.

Seluruh anggota dewan terdiam. Mereka mulai memperhatikan kata demi kata yang dikeluarkan oleh Tito untuk menengahi perbedaan pendapat tentang rapat dilaksanakan terbuka atau tertutup.

"Pertanyaan-pertanyaan, kami lihat ada fraksi yang ingin menyampaikan terbuka karena merasa materinya bisa didengar oleh publik. Maka kami juga bersedia tentunya dengan cara terbuka. Agar publik bisa memahami," lanjut Tito.

Dan jika ada fraksi yang ingin menyampaikan pertanyaan tertentu, tambahnya, di akhir pendalaman bisa dilaksanakan rapat secara tertutup. Namun, Tito menyampaikan ketidaksetujuannya atas usulan Dasco yang tidak membolehkan jawaban tertulis.

"Kapolri ini bukan semua orang yang serba tahu. Meskipun saya adalah pemimpin 450 ribu anggota personel," kata Tito yang membuat semua anggota dewan terdiam.

Kapolri mengatakan, akan menjawab pertanyaan yang bisa dia jawab. "Tapi mungkin kalau sampai sangat teknis sekali, saya mungkin meminta waktu," jelas dia.

Terus-menerus berdebat tentang rapat yang harus dilaksanakan terbuka dan tertutup, akhirnya Kahar memutuskan untuk segera memulai tahap pendalaman. Ia pun mempersilakan Fraksi PDIP terlebih dahulu yang memberikan tanggapan.

Dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan pun mengawali pendapat fraksi untuk menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Kapolri. Tetapi, saat Arteria tengah menyampaikan pendapatnya, Fraksi Gerindra kembali menginterupsi.

Keadaan menjadi semakin tegang. Wajah Arteria pun terlihat emosi mendengar interupsi yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra lagi. Di sisi lain, anggota Fraksi Gerindra juga mulai emosi karena usulannya tidak diakomodir oleh pimpinan rapat.

"Ketua.. Ketua.. sebentar. Saya interupsi," kata Wihadi, salah satu anggota Fraksi Gerindra yang memotong perkataan Arteria. "Sebentar..sebentar.. Saya mau ngomong dulu Pak," ujar Arteria tak mau kalah.

"Bentar..bentar.. Yang berhak mengatur ini adalah pimpinan," kata Kahar menenangkan keduanya. "Saya sudah memutuskan memberikan dia (Arteria) untuk berbicara," lanjutnya.

"Tapi ini belum diputuskan untuk terbuka atau tertutup," tambah Wihadi.

"Ini gak dengar tadi sudah dibuka," timpal Arteria jengkel.

Kemudian, suasana kembali ricuh lagi dengan perdebatan apakah rapat harus diadakan terbuka atau tertutup.

"Ini terakhir saya inginkan rapat tertutup. Belum diberi keputusan, pimpinan sudah memberikan kepada PDIP. Permintaan kami kan berarti tidak diakomodir, ya sudah kalau gitu Fraksi Gerindra mungkin tidak bisa mengikuti rapat saat ini," ujar Dasco membuka suara.

Semua anggota dewan pun terdiam mendengarkan perkataan dari Dasco tersebut.

"Kami akan ikut Rapat Kerja kalau diakomodir atau saat Komisi III sudah mempunyai ketua Komisi III yang baru. Fraksi Gerindra mohon maaf kepada Kapolri dan jajaran, kami tidak dapat mengikuti Rapat Kerja pada hari ini," lanjut Dasco tegas.

Dasco pun kemudian berdiri dari tempat duduknya, dan berjalan keluar ruangan. Diikuti oleh dua anggota Fraksi Gerindra lainnya Supratman dan Wihadi. Setelah insiden walk out dari Gerindra tersebut, Raker tetap dilanjutkan.

Baca juga: Ini Perdebatan Seru Pimpinan KPK VS DPR Soal Hak Imunitas