Rapat Tertutup Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah, DPRD DKI Tanya Hal Ini

15 Mar 2021, 15:39 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat dengan Perumda (PD) Sarana Jaya terkait dugaan korupsi pengadaan tanah dalam program Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini sebelumnya telah menjerat mantan direktur umum (dirut) PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menjelaskan, ada beberapa isu yang akan dibahas, mulai dari anggaran, rencana pekerjaan PD Sarana Jaya ke depan, dan kasus korupsi yang menjerat Yoory.

"Semua akan kami bahas, kan dari kejadian yang kemarin kita akan tanya peruntukan tanahnya apa," kata dia saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/3/2021).

1. DPRD pertanyakan peruntukkan pengadaan tanah yang dikorupsi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (ANTARA/Livia Kristianti)

Menurut Aziz, rapat untuk membahas masalah tersebut mulai dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta. Komisi B, lanjut Aziz, perlu mengetahui peruntukkan tanah yang menurutnya tidak jadi dibeli dan apakah hal itu berpengaruh pada proses program rumah DP 0 Rupiah.

"Kalau mengganggu antisipasinya seperti apa, rencananya, strateginya seperti apa. Sedangkan yang lama sudah dinonaktifkan. Yang baru ini kita belum tahu nih rencananya seperti apa," ujar dia.

2. Komisi B perlu tahu antisipasi dan rencana PD Sarana Jaya jika program terganggu

Ground breaking rumah DP 0 cilangkap (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Selain itu, kata Aziz, pihaknya juga perlu mengetahui antisipasi dan rencana yang bakal dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan PD Sarana Jaya jika program rumah DP 0 Rupiah itu terganggu.

Bagi Aziz, pihaknya perlu mengetahui informasi secara transparan karena kasus korupsi ini terjadi bukan di masa Komisi B saat ini mengemban tugas.

"Kami perlu informasi yang clear karena kejadiannya bukan di zaman kami. Di periode sebelumnya. Karena itu saya pengen tahu secara jelas, clear, gamblang," ujarnya.

3. Rapat dilakukan tertutup agar isu sensitif dikeluarkan PD Sarana Jaya

Default Image IDN

Namun sayangnya, rapat ini dilakukan secara tertutup antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dan PD Sarana Jaya.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar komunikasi dengan PD Sarana Jaya bisa lebih jelas dan terbuka. "Biasanya kalau terbuka isu-isu sensitifnya tidak dikeluarkan," ujar Aziz.