Jakarta, IDN Times - Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul menilai reformasi birokrasi hanya berjalan efektif di periode pertama pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Periode pertama Presiden Jokowi, saya katakan bagus. Tapi periode kedua ini menurut saya agak melempem. Yang terjadi banyak kekurangan-kekurangan," kata dia kepada IDN Times, Sabtu (10/8/2024).
Adib menjelaskan, sebenarnya di awal kepemimpinan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi berjalan dengan cukup efektif. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berhasil membuat berbagai terobosan revolusioner.
Salah satunya terkait sistem merit sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sistem merit adalah kebijakan untuk mengelola ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Diharapkan sistem itu mampu diberlakukan sehingga ASN mendapat keadilan dan tanpa diskriminasi.
"Sebetulnya tatanan alias standing ilegalnya itu aturannya jelas ada merit system, ada open biding. Itu menurut saya adalah terobosan yang luar biasa, cenderung malah revolusioner tetapi kenyataannya memang tidak gampang juga," tuturnya.
Adib menuturkan, sistem merit tersebut menyaring para ASN yang berkualitas untuk bisa bekerja secara maksimal. Jabatan tinggi ASN didasarkan sesuai pada kualifikasi bukan kedekatan dengan pihak tertentu.
"Kalau saya melihat objektif memang gara-gara merit sistem itu banyak juga pejabat, ASN yang promosi itu betul-betul punya kualifikasi lewat married system itulah punya kualifikasi, kualitas bahwa dia tidak ada cawe-cawe lagi antara like and dislike, antara atas, bawah, kanan, kiri," katanya.
Namun sayangngnya, revolusi mental di birokrasi internal ASN itu tak dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi di periode kedua. Adib mengatakan, kualitas birokrasi ASN justru menurun. Padahal, merit sistem selama ini jadi kebijakan yang sangat dinanti-nantikan ASN.
"Disayangkan soal revolusi mental itu dalam ASN birokrasi internal itu tidak berjalan, apalagi di periode kedua. Padahal itu bagus lho merit sistem itu, saya dapat data empiris dari teman-teman ASN itu bagus. Karena mereka merindukan itu sebagai sarana untuk berkompetisi dengan yang lain bahwa yang menduduki jabatan itu yang harus mempunyai kualifikasi, bukan karena dekat oleh atasan ini atau kekuasaan," tuturnya.
Lebih lanjut, Adib mengungkap, feodalisme tumbuh subur di periode pemerintahan Jokowi. Menurutnya, hal tersebut lantaran kerasnya kontestasi politik yang berdampak pada dinamika dan kebijakan di birokrasi.
Ia meyakini, birokrasi di periode kedua Jokowi cukup berantakan. Bahkan, sistem yang dibangun seperti kembali ke zaman dulu sebelum Jokowi berkuasa.
"Di kota/kabupaten, kementerian, provinsi itu bos-bosnya yang terpilih adalah kepala daerah, pejabat politik," ucap dia.
"Jadi banyak juga pejabat itu karena secara tidak langsung pengaruh buruk dari kontestasi Pemilu misalnya, karena tadi saya katakan Bupati walikota Gubernur menteri ini kan orang politik. Apalagi ketika Pak Jokowi periode kedua itu banyak juga infiltrasi dari orang-orang dekat dia yang menikmati kekuasaan," imbuh Adib.