Politikus PDIP Kritisi Kemenlu: Diplomat Kurang Necis, Letih dan Lesu
Ilustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Effendi M.S. Simbolon melayangkan kritik pada Kementerian Luar Negeri terkait sejumlah hal. Salah satunya tentang minimnya anggaran Kemenlu untuk melakukan pelayanan, khususnya untuk satuan kerja (satker) perwakilan RI.
“Karena kalau kita lihat, sebenarnya kita standar sekali dari sisi kepemilikan aset, perbaikan aset, pelayanan dan seterusnya. Termasuk, mohon maaf, penampilan para staf lokal, diplomat kita yang ya kurang necis lah. Kelihatan lesu, letih, lelah. Apakah tidak puas mereka?” ungkapnya dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Menlu RI Retno Marsudi, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Alasan Indonesia Tetap Undang Putin pada Pertemuan Puncak G20
1. Dorongan untuk meningkatkan anggaran
Anggota komisi DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon ketika berbicara di DPR (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Sebelumnya dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Cecep Herawan menyampaikan, Kemenlu menyerap anggaran Rp7,438 triliun atau 96,04 persen dari pagu tahun anggaran 2021 yaitu Rp7,746 triliun.
Perinciannya, realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,337 triliun atau 96,08 persen; realisasi belanja barang Rp3,430 triliun (95,67 persen); dan realisasi belanja modal Rp673 miliar (97,7 persen).
Dalam kesempatan itu, Effendi juga memberikan kritikan lainnya kepada Kemenlu agar memberikan pendidikan marketing kepada para diplomat, supaya bisa memenuhi tujuan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
“Saya cek di kurikulum sekolah diplomat gak ada untuk marketing. Tapi presiden berkali-kali meminta fungsi saudara-saudara sekalian untuk bisa menjadi salesman, jadi marketer untuk mendapatkan apakah devisa, apakah menarik wisman, dan seterusnya,” ujar politikus PDIP itu.
2. Effendi juga mengkritisi soal pembebasan visa
Editor’s picks
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di markas PBB New York. (Dok. Kementerian Luar Negeri)Effendi juga mengomentari soal pembebasan visa yang diberikan terhadap sejumlah negara, dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan ke Indonesia sehingga ekonomi kembali pulih pasca-pandemik.
Menurut Effendi, langkah ini telah menyebabkan pemerintah kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai triliunan rupiah.
“Hampir 200 negara. Saya kira rekor MURI itu. Orang di mana-mana cari devisa, kita menggratiskan karena alih-alih katanya itu untuk melakukan percepatan peningkatan wisman (wisatawan mancanegara) dengan memberikan visa gratis,” ungkapnya.
Baca Juga: Anggota DPR Dukung Pemerintah Tidak Takut Undang Putin ke G20 di Bali
3. Jokowi perlu dilibatkan dalam diplomasi G20
Presiden Vladimir Putin ketika berbincang dengan Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Reuters/Sergei Karpukhin)Hal lain yang menjadi perhatian Effendi yakni soal peran Jokowi dalam menyukseskan Presidensi G20 Indonesia. Menurut dia, Jokowi kurang aktif dalam berperan menyukseskan acara tersebut, terutama kaitannya dengan Rusia dan Ukraina.
Oleh karena itu, ia meminta Menlu Retno untuk mengajak dan memberikan ruang bagi Jokowi untuk berinteraksi lebih dekat dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Ini pesan saya kepada Ibu Menlu agar di tengah kita saat ini kita kurang beruntung sebagai tuan rumah G20, dan tuan rumah event yang sangat bersejarah, di situ juga diberikan kesempatan kepada pemimpin kita bu, Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Berita Terkini Lainnya
