Ini Rekam Jejak Rommy, Sang Ketum PPP yang Terjerat Kasus Korupsi

15 Mar 2019, 14:14 WIB

Muhammad Romahurmuziy (Instagram/@romahurmuziy)

Jakarta, IDN Times - Nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy kini sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia disebut-sebut merupakan petinggi parpol PPP yang diciduk oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/3). Konfirmasi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Timur, tempatnya saat ini diperiksa sementara.

Namun, nama Rommy mulai dikenal publik ketika terjadi perpecahan di tubuh parpol dengan lambang kabah itu. Ia bersitegang dengan Djan Fariz salah satu petinggi PPP yang mengklaim juga sebagai pimpinan.

Karier politik Rommy memang terbilang cemerlang. Di usia 44 tahun, ia sudah berhasil menjadi ketua umum parpol yang sudah berdiri sejak Orde Baru itu.

Kalian penasaran sosok pria yang akrab disapa Rommy dan rekam jejaknya? Berikut IDN Times rangkumkan profilnya.

1. Rommy adalah cucu dari menteri agama ketujuh

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Rommy lahir di Sleman, Yogyakarta, pada 10 September 1974. Ia terlahir dari pasangan M Tolchah Mansoer dan Umroh Machfudzoh.

Ayah Rommy merupakan guru besar hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sementara, Ibunya adalah pendiri IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU), Ketua DPW PPP DIY 1985-1995, dan Ketua Umum PP Wanita Persatuan 1993-1998.

Kakek Rommy adalah Menteri Agama ketujuh yakni KH M. Wahib Wahab. Rommy menikah dengan Henny Widiyanti dan kini dikaruniai satu orang anak.

2. Rommy merupakan lulusan ITB

Muhammad Romahurmuziy. (Instagram.com/romahurmuziy)

Rommy menuntaskan pendidikan menengahnya di Yogyakarta. Usai lulus SMA, Rommy memutuskan untuk merantau dan melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia juga melanjutkan magisternya di Fakultas Pasca Sarjana, Jurusan Teknik dan Manajemen Industri di kampus yang sama.

3. Sempat bercita-cita menjadi kiai, Rommy lalu banting setir jadi politisi

(Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy) www.instagram.com/@romahurmuziy

Langkah politik Rommy dimulai ketika ia berkarier menjadi staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali. Suryadharma Ali ketika itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Pada pemilu tahun 2008, Rommy pun mencoba maju sebagai calon legislatif dari dapil Jawa Tengah. Lalu, ia terpilih dan melaju ke Senayan di periode 2009-2014.

Karier politiknya terus berkembang hingga ia menjadi Ketua Komisi IV di DPR RI. Tak hanya itu, Rommy juga berhasil menjadi orang nomor dua di PPP yaitu sebagai Sekjen PPP di periode 2011-2015. Pada pemilu berikutnya, 2014, Romy kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

4. Usai Pilpres 2014, Rommy terpilih menjadi Ketua Umum PPP

Dok. IDN Times/Istimewa

Usai Pemilu Presiden 2014, Rommy pun menggelar muktamar PPP di Surabaya dan membawa dirinya menjadi orang nomor satu di PPP yakni Ketua Umum PPP periode 2015-2020.

Sementara, Suryadharma Ali menggelar muktamar PPP di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai ketua Umum PPP periode 2014-2019. Konflik dua pengurus PPP ini berujung ke pengadilan.

Walaupun pengadilan memenangkan kubu Djan Farid, namun Rommy yang seakan tak terima, kembali menggelar muktamar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Hasilnya, ia kembali terpilih menjadi ketua umum untuk periode 2016-2021.

5. Rommy memiliki harta kekayaan Rp11,8 miliar

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. (Instagram.com/romahurmuziy)

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rommy termasuk anggota parlemen yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan. Saat dicek, Rommy kali terakhir melaporkan harta kekayaan pada tahun 2010 lalu.

Berdasarkan data tahun 2010, Rommy memiliki harta kekayaan Rp11,8 miliar dan US$51.377. Harta paling banyak terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di area Jakarta dan Tangerang. Total harta berupa tanah dan bangunan itu mencapai Rp2,5 miliar.

Selain itu, Rommy juga memiliki harta yang banyak dalam bentuk surat berharga senilai Rp1,1 miliar.

Padahal, sebagai anggota DPR, Rommy seharusnya melaporkan harta kekayaannya secara rutin setiap tahun. KPK mengaku sempat geram terhadap DPR karena tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaannya tergolong rendah.