Rekayasa Lalu Lintas Demo Ojol di DPR dan Medan Merdeka Selatan

Nantinya, kendaraan dari Budi Kemuliaan maupun Traffic Light Oteva yang mengarah ke Medan Merdeka Selatan akan dialihkan. Sementara kendaraan dari Kedutaan Amerika, Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke arah Sarinah Utara masih bisa melintas.

"Kita sementara siapkan pengalihan di Medan Merdeka Selatan. Kami upayakan (massa) tidak sampai ke Kementerian Perhubungan. Kalaupun ke Kementerian Perhubungan sebaiknya hanya perwakilan saja dari teman-teman ojol yang nantinya diterima," ucap dia.

Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan di sekitar kawasan DPR/MPR Jakarta Pusat. Pengalihan akan dilakukan di pojokan Ladokgi, dan Bundaran Semanggi, agar tidak menimbulkan kemacetan lebih panjang.

Dia mengatakan, pengemudi ojek daring diminta menyampaikan tuntutannya secara tertib. Polisi telah menyiapkan pengawalan bagi massa dari titik kumpul Markas Garda di Senen.

"Kita juga melakukan pengawalan kepada teman-temen ojol yang bergerak dari Markas Garda di senen. Kita siapkan tim Mandala, dari titik kumpul massa untuk mengawal massa sampai lokasi penyampaian," ujar dia.

Ribuan pengemudi ojol, taksi daring, dan kurir logistik, akan mematikan aplikasi secara serentak pada Rabu (17/9/2025). Aksi ini dilakukan bersamaan dengan demonstrasi yang digelar di Istana Presiden, DPR RI, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Gabungan Aksi Roda Dua, GARDA, mengundang seluruh Aliansi, Serikat, Federasi, Konfederasi, Organisasi, Asosiasi, Lembaga, Komunitas dan seluruh Single Fighter untuk turun aksi akbar 5000 demonstran gabungan ojol, driver online, dan kurir online, serta pihak mana pun yang simpati atas perjuangan ojol untuk hadir pada AKSI 179," bunyi pernyataan GARDA dalam seruan aksi.

Dalam seruan tersebut, diperkirakan sebanyak 5.000 demonstran akan turut serta dalam aksi ini. GARDA mengundang seluruh elemen perjuangan mulai dari aliansi, serikat, federasi, konfederasi, organisasi, asosiasi, lembaga, komunitas, hingga para pejuang independen (single fighter), untuk turun ke jalan memperjuangkan nasib dan hak-hak pekerja transportasi digital yang selama ini dinilai belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB di Gerbang Utama DPR RI ini membawa tujuh tuntutan utama. Salah satu poin penting yang disuarakan adalah desakan agar DPR dan pemerintah segera membentuk Undang-Undang Transportasi Online, demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja di sektor ini.

Selain itu, para pengemudi juga menuntut agar potongan yang diberlakukan oleh aplikator dibatasi maksimal 10 persen, serta meminta adanya regulasi tarif pengantaran barang dan makanan yang adil dan transparan.