Respons Aduan Masyarakat, Kemnaker Tindaklanjuti CPMI Nonprosedural

18 Agu 2021, 09:20 WIB

Pengawas ketenagakerjaan menindaklanjuti dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural terhadap seorang calon PMI tak berdokumen di Kota Batam. (Dok. Kemnaker)

Jakarta, IDN Times - Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Hayani Rumondang, mengatakan bahwa pengawas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural terhadap seorang calon PMI tak berdokumen, yang ditemukan dalam inspeksi mendadak Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker di Hotel Penuin, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (16/8/2021) kemarin.

Saat ini, CPMI tanpa dokumen, Ruwanti (41), asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah diamankan ke shelter pelindungan PMI UPT BP2MI Provinsi Kepri sebelum dipulangkan ke daerah asal oleh Kemnaker.

"Pengawas ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan kepolisian mengenai adanya unsur pidana dalam kasus tersebut terhadap semua pihak yang terlibat," ujar Dirjen Haiyani Rumondang dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (17/8/2021).

1. Beri sanksi tegas

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia. IDN Times/.istimewa

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan pihaknya akan memberi sanksi tegas terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terlibat menempatkan CPMI secara nonprosedural.

"Sesuai Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, P3MI pada saat ini harus memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.

2. Waspada bujuk rayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah

Pengawas ketenagakerjaan menindaklanjuti dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural terhadap seorang calon PMI tak berdokumen di Kota Batam. (Dok. Kemnaker)

Kemnaker, lanjut Suhartono, tak pernah bosan mengimbau semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada bujuk rayu dari sponsor untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah dan gaji tinggi, serta memastikan P3MI yang memberangkatkan keluar negeri terdaftar di Kemnaker.

"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten/kota setempat," katanya.

3. Respons atas pengaduan masyarakat

Ilustrasi pekerja migran Indonesia. (ANTARA FOTO)

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI), Rendra Setiawan, mengungkapkan sidak Tim Satgas PPMI ke Kota Batam ini adalah respons atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan penempatan PMI nonprosedural ke negara Singapura melalui Batam yang diindikasikan ditempatkan oleh orang perseorangan, bukan melalui pelaksana penempatan PMI.

"Hal ini jelas melanggar ketentuan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI," katanya.

4. Terus berkoordinasi dengan Satgas PPMI

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (IDN Times/Istimewa)

Rendra menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPMI Provinsi Kepri dan Kota Batam untuk melakukan pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural melalui Kota Batam.

"Kami mengharapkan seluruh masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindakan-tindakan penempatan PMI nonprosedural baik ke negara-negara Asia Pasifik maupun Timur Tengah dapat segera melaporkan kepada Pemerintah,” pungkasnya. (WEB)