Revisi UU Sisdiknas Harus Jadi Fondasi Baru Pendidikan Indonesia

Menurut Latasha, revisi UU Sisdiknas perlu memberikan kewenangan yang lebih besar pada sekolah. Selama pandemik, banyak sekolah, guru, dan orang tua, bergantung pada regulasi dari Kemendikbud tentang bagaimana beroperasi selama pandemik.

"Proses ini membuka komunikasi dan bisa meningkatkan keterlibatan lebih jelas antara sekolah, guru, dan orang tua, yang merupakan salah satu tantangan bagi sekolah selama pandemik. Terutama, dalam transisi antara pembelajaran jarak jauh dan tatap muka," ujar Latasha.

Pemerintah sebenarnya sudah merespons kebutuhan akan kewenangan yang lebih besar untuk sekolah dan guru. Pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan keadaan di wilayah masing-masing.

Tidak cuma itu, revisi UU Sisdiknas juga bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar di Tanah Air. Lewat revisi ini, integrasi UU Guru dan Dosen nomor 14/2005 serta berbagai peraturan terkait lainnya bisa dilakukan.

Menurut Latasha, perbaikan tata kelola dan mutu guru akan berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Integrasi UU Guru dan Dosen, juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempermudah kinerja guru yang terbukti penuh tantangan.

Latasha juga berpendapat, revisi UU Sisdiknas dibutuhkan karena ada fenomena-fenomena yang belum terakomodir, seperti pembelajaran jarak jauh serta penggunaan teknologi pendidikan.

Terakhir, dia juga menyarankan agar revisi UU Sisdiknas melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Dia juga meminta revisi UU Sisdiknas ini berjalan secara transparan.

"Revisi UU Sisdiknas ini diharapkan bisa menciptakan regulasi yang fleksibel dan antisipatif terhadap potensi disrupsi yang bisa saja terjadi di masa mendatang. Belajar dari pandemik, pemerintah tentu sudah mendapatkan berbagai masukan dalam merevisi UU ini," ungkap Latasha.