Revisi UU TNI: Menhan Usul Prajurit Aktif Boleh Isi Jabatan di 15 K/L

12 Mar 2025, 04:02 WIB

Santi Dewi

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika melakukan rapat di komisi I DPR. (www.instagram.com/@kemhanri)

Intinya sih...

Menteri Pertahanan usulkan 15 kementerian atau lembaga untuk prajurit TNI aktif
Sebelumnya, hanya ada 10 instansi sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif
Prajurit TNI aktif yang ditugaskan di luar dari 15 kementerian harus pensiun terlebih dahulu

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan di dalam revisi UU TNI ada 15 kementerian atau lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Itu bermakna ia menambahkan lima instansi sipil baru di luar dari yang sudah diatur di dalam UU nomor 34 tahun 2004 mengenai TNI. Hal itu disampaikan oleh Sjafrie ketika menyampaikan pandangan pemerintah ketika membahas mengenai revisi UU TNI.

"Jadi, kemudian ada 15 (kementerian atau lembaga) untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya. Itu kalau mau ditempatkan (di sana), dia harus pensiun," ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat usai mengikuti rapat di komisi I DPR pada Selasa (11/3/2025).

Sebelumnya di dalam pasal 47 ayat 2 UU TNI lama, prajurit aktif TNI dibolehkan mengisi jabatan di 10 instansi sipil. 10 instansi tersebut membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, SAR nasional, narkotika nasional dan Mahkamah Agung (MA).

Sedangkan, lima jabatan sipil yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan untuk bisa diisi oleh prajurit TNI aktif yaitu Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keamanan laut dan kelautan serta perikanan. Khusus untuk pucuk pimpinan di Badan Keamanan Laut (Bakamla) sudah dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut (AL). Sedangkan, pimpinan di BNPB merupakan juga merupakan prajurit TNI aktif dari matra TNI AD.

1. Prabowo perintahkan prajurit TNI aktif yang duduki jabatan di luar 15 K/L harus mundur

Presiden Prabowo meninjau warga terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Sjafrie mengatakan prajurit TNI aktif yang menduduki di luar dari 15 kementerian atau lembaga yang disampaikan tadi maka harus mundur dari dinas militer. Hal itu, kata Sjafrie, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sedangkan, untuk revisinya ini, Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian atau lembaga itu harus pensiun, atau yang kami sebut pensiun dini. Setelah pensiun, baru kami usulkan ke kementerian atau lembaga yang dimaksud," kata purnawirawan jenderal di TNI AD itu.

Sjafrie menambahkan, prajurit yang mengisi jabatan sipil tetap memegang teguh ajaran Sapta Marga dan loyal selayaknya tentara aktif meski sudah pensiun dari TNI.

"Tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Dengan kata lain harus terukur dan yang paling penting dia loyal kepada negara dan bangsa seperti halnya sebagai prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," kata dia.

2. Empat poin yang diusulkan masuk ke dalam revisi UU TNI

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, melantik Deddy Corbuzier sebagai salah satu staf khusus Menteri Pertahanan pada Selasa (11/2/2025). (Instagram.com/sjafrie.sjamsoeddin)

Sementara, di dalam rapat dengan komisi I DPR, Sjafrie mewakili pemerintah mengusulkan empat poin yang dimasukan ke dalam revisi UU TNI yakni:

Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista dan industri pertahanan di dalam negeri
Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer
Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit
Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi

Keempat poin ini menyebabkan penolakan yang luas dari kelompok masyarakat sipil. Mereka khawatir bila revisi UU TNI disahkan maka bakal membangkitkan lagi dwifungsi TNI ala Orde Baru.