RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Elite PDIP Minta Prabowo Berpikir Ulang

27 Jan 2026, 11:00 WIB

Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, PDIP Minta Prabowo Berpikir Ulang

Sekjen PDIP Hasto Kristianto (kanan) dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (kiri) dalam jumpa pers di Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Ide pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yang dikemas secara multilateralis dengan melibatkan negara lain, diduga kuat menjadi "boneka" kepentingan Trump untuk menjalankan politik unilateralisnya.
RI didesak memperkuat posisinya dan mengefektifkan peran PBB untuk mencegah kekhawatiran perang dunia III.
Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza, bentukan Donald Trump.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, turut menyoroti keputusan pemerintah bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Donald Trump. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto berpikir ulang terkait arah kebijakan ini.

Andreas menegaskan, doktrin politik luar negeri Bebas Aktif, mengajarkan kepada bangsa ini untuk ikut terlibat menjaga ketertiban dunia secara bebas. Artinya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam satu blok kekuatan dunia. Sebaliknya, Indonesia harus lebih aktif memaksimalkan kepentingan nasional dan terlibat dalam menjaga ketertiban dunia.

"Dari sudut pandang pertimbangan politik bebas aktif, saya kira Presiden Prabowo perlu berpikir ulang untuk membawa Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump ini," kata Andreas kepada jurnalis, Selasa (27/1/2026).

1. Dewan Perdamaian Gaza hanya boneka Trump

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Hugo, ide pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yang dikemas secara multilateralis dengan melibatkan negara lain, diduga kuat menjadi "boneka" kepentingan Trump untuk menjalankan politik unilateralisnya.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa dewan ini bisa menjadi alat kekuasaan Trump, karena keanggotaan dan keputusan ditentukan oleh Trump sendiri, dengan biaya USD1 miliar untuk kursi tetap.

Beberapa negara yang telah bergabung dengan Dewan Perdamaian antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Mesir, Bahrain dan Indonesia. Sementara itu, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Norwegia bahkan menolak undangan untuk bergabung.

"Trump ingin memerankan pemerintahannya sebagai "polisi dunia". Bahwa ketertiban dunia ditentukan oleh AS," kata Legislator PDIP itu.

2. RI harusnya ikut memperkuat peran PBB

Andreas Hugo Pareira, Hasto Kristiyanto, dan Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)

Hugo mendesak pemerintah memperkuat posisinya dan mengefektifkan peran PBB, untuk mencegah kekhawatiran perang dunia III. Menurutnya, langkah ini penting bagi Indonesia dari pada harus terburu-buru bergabung Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump yang sangat kuat unilateralisnya.

"Lebih baik memperkuat dan mengefektifkan PBB yang meskipun dengan segala kekurangannya mampu mencegah terjadinya perang dunia III, ketimbang terburu-buru bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump yang sangat kuat warna unilateralisnya," kata dia.

3. RI resmi jadi bagian Dewan Perdamaian bentukan Trump

Menlu Sugiono dan Menhan Sjafrie lakukan pertemuan 2+2 dengan Menlu dan Menhan Jepang. (Dok. Kemlu RI)

Diketahui, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Tak hanya Indonesia, negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya bergabung dengan dewan yang dibuat AS ini.

Resolusi itu bertujuan mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.

Dewan Perdamaian adalah sebuah organisasi antarpemerintah yang dipimpin Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump. Dewan Perdamaian dibentuk untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pascaperang.

“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan bersama D-8 yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, 21 Januari 2026.