AWG Minta Prabowo Tarik Diri dari Skema Trump di Dewan Perdamaian
- AWG menilai rencana pembentukan Dewan Perdamaian dan International Stabilization Force (ISF) bukan upaya menghadirkan perdamaian sejati di Jalur Gaza.
- AWG mendukung langkah Prancis, Swedia, dan Norwegia yang menarik diri dari Dewan Perdamaian Dunia sebagai penolakan terhadap skema perdamaian yang dinilai sarat kepentingan oligarki global.
- Menurut AWG, badan ini membawa struktur transaksional, elitis, dan terpusat pada kepentingan geopolitik Amerika Serikat serta merupakan bentuk imperialisme modern yang dibungkus narasi kemanusiaan.
Jakarta, IDN Times – Aqsa Working Group (AWG) menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari seluruh skema dan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza.
“AWG menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menarik diri dari seluruh skema dan rencana Trump terkait Dewan Perdamaian Gaza, serta menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten menolak penjajahan dan membela kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat Konstitusi,” ucap Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah dalam keterangan tertulis, Minggu (25/1/2025).
1. Bukan upaya menghadirkan perdamaian sejati di Jalur Gaza
AWG menilai rencana pembentukan Dewan Perdamaian dan International Stabilization Force (ISF) bukanlah upaya menghadirkan perdamaian sejati di Jalur Gaza. Menurut AWG, skema tersebut merupakan perangkap geopolitik Amerika Serikat untuk mengamankan kepentingan Zionis Israel dan memperluas hegemoni global.
“Skema ini tidak ditujukan bagi terwujudnya Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan nasibnya sendiri,” katanya.
2. AWG dukung langkah Prancis dan Swedia
AWG menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prancis, Swedia, dan Norwegia yang menarik diri dari Dewan Perdamaian Dunia. Menurut AWG, langkah tersebut menunjukkan penolakan terhadap skema perdamaian yang dinilai sarat kepentingan oligarki global.
"Setiap upaya rekonstruksi Gaza tanpa penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina adalah bentuk kolonialisme baru. Rekonstruksi tidak boleh dijadikan alat legitimasi penjajahan dan pembersihan etnis," ujarnya.
3. Bentuk imperialisme modern yang dibungkus narasi kemanusiaan
Menurutnya, di balik retorika perdamaian tersebut, badan ini membawa struktur yang sangat transaksional, elitis, dan terpusat pada kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Alih-alih mewujudkan perdamaian sejati di Jalur Gaza, gagasan ini justru merupakan bentuk imperialisme modern yang dibungkus narasi kemanusiaan.
"Trump tengah membangun sistem penjajahan gaya baru dengan dalih stabilisasi dan rekonstruksi, yang pada hakikatnya bertujuan mengambil alih kendali Gaza, menormalisasi kejahatan perang Zionis Israel, serta melanggengkan blokade dan genosida terhadap rakyat Palestina," ujarnya.
