RI Kirim Tim Lobi ke AS soal Tarif Impor, Anggota DPR Minta All Out
Intinya sih...
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri mendukung langkah pemerintah mengirim tim lobi ke AS terkait tarif impor.
- Perubahan tarif impor 32 persen membuat AS merasa relasi dagang dengan Indonesia tidak menguntungkan.
- Tim lobi harus hadir dengan narasi kuat, data presisi, dan strategi yang menunjukkan kerja sama ekonomi Indonesia-AS tetap saling menguntungkan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, mendukung langkah pemerintah mengirim tim lobi ke Amerika Serikat (AS), terkait tarif impor. Dia mengatakan, diplomasi terkait perubahan tarif tersebut harus dilakukan secara all out.
Diketahui, pemerintah Indonesia berencana mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke AS, terkait kebijakan Presiden AS, Donald Trump, tentang tarif impor.
"DPR tentu mendukung langkah pemerintah mengirim tim lobi ke Amerika Serikat. Dalam konteks tarif tambahan 32 persen terhadap Indonesia, diplomasi ekonomi tidak bisa dilakukan setengah hati," ujar Hanif kepada IDN Times melalui pesan singkat, Sabtu (5/4/2025).
"Ini bukan sekadar soal angka dagang, tapi ujian keseimbangan dan arah hubungan ekonomi bilateral," sambungnya.
1. Indonesia dianggap belum menguntungkan AS
Menurut Hanif, dengan adanya perubahan tarif impor 32 persen, AS menganggap relasi dagang dengan Indonesia tidak begitu menguntungkan.
"Indonesia mencatat surplus perdagangan terhadap AS, dan ini menjadi salah satu alasan utama di balik tekanan tarif. Di sisi lain, AS juga menyoroti kebijakan domestik kita seperti DHE, TKDN, dan akses pasar yang dianggap membatasi," kata dia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, tim lobi tidak hanya menyampaikan keberatan kepada AS.
"Mereka harus hadir dengan narasi yang kuat, data yang presisi, dan strategi yang menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia-AS tetap saling menguntungkan, dan punya prospek jangka panjang," ucap Hanif.
2. Pendekatan tidak hanya G2G
Dalam kesempatan itu, Hanif menyarankan, pendekatan tidak hanya dilakukan secara government to goverment (G2G). Tetapi para pengusaha dan stakeholder terkait juga harus dilibatkan.
"Harus ada keterlibatan pelaku usaha, diaspora, media, dan opinion leader di AS. Sebab keputusan tarif seperti ini seringkali lebih dipengaruhi oleh tekanan politik dan ekonomi domestik mereka," ujar dia.
3. Bukan soal minta keringanan
Menurut Hanif, lobi tersebut bukan hanya untuk meminta keringanan pada AS, tapi lebih kepada relasi ekonomi yang sehat, saling menghormati dan setara.
"Kita tidak sedang sekadar melobi soal tarif. Kita sedang menjaga kedaulatan ekonomi dalam sistem global yang makin bias dan makin keras. Diplomasi ekonomi hari ini bukan soal basa-basi, tapi soal posisi tawar, dan Indonesia tidak boleh datang ke meja perundingan dengan kepala tunduk," ujar Hanif.