Kena Tarif Impor, Anggota DPR Usul Indonesia Tak Terjebak Balas Trump
- Pemerintah Indonesia mendorong diplomasi dagang yang cerdas dan terukur dalam merespons kebijakan tarif impor baru Trump.
- Kebijakan tarif impor baru Trump berdampak fatal ke industri padat karya di Indonesia, meningkatkan risiko PHK massal.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mendorong pemerintah untuk merespons kebijakan tarif baru impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump dengan diplomasi dagang yang cerdas dan terukur.
Indonesia, kata Kholid, sebaiknya tidak terjebak narasi pembalasan perdagangan seperti yang diambil oleh sejumlah negara.
China, salah satu negara yang merespons dengan strategi membalas sikap Trump. Presiden Xi Jinping pada Jumat (4/4/2025) memutuskan memberlakukan tarif impor senilai 34 persen untuk semua produk asal Negeri Paman Sam. Sedangkan, Trump sudah lebih dulu menerapkan tarif resiprokal senilai 34 persen bagi produk-produk asal China.
Kholid menilai, apabila Indonesia ikut membalas langkah Trump, maka dikhawatirkan hal itu bisa merugikan perekonomian nasional. Alih-alih membalas, pemerintah bisa mengutamakan diplomasi dagang baik secara bilateral maupun multilateral bersama sejumlah negara lain yang terdampak kebijakan tersebut.
"Indonesia harus menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) dan berbagai hambatan nontarif agar produk-produk Indonesia tetap bisa diakses oleh pasar Amerika Serikat (AS). Selain itu, kita juga perlu untuk segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan lain seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah dan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, China, India dan Afsel)," ujar Kholid di dalam keterangan tertulis pada Sabtu (5/4/2026).
Anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai lanskap rantai pasokan, perdagangan dan investasi global pascakebijakan tarif baru impor Trump.
1. Tarif impor baru Trump bisa memukul industri padat karya
Kholid menilai, kebijakan tarif impor baru Trump bisa berdampak cukup fatal ke Tanah Air. Salah satu yang terkena dampak adalah industri padat karya di Indonesia.
"Kebijakan ini bisa memukul ke industri yang bergantung ke pasar AS," ujar Kholid.
Apalagi, saat ini Negeri Paman Sam adalah salah satu mitra dagang utama dan neraca perdagangan Indonesia terhadap AS surplus hingga USD16,8 miliar.
"Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung," kata dia.
Salah satu dampak langsung yang perlu segera dimitigasi yakni akan adanya risiko lay off lanjutan atau PHK massal.
2. Pemerintah harus siapkan langkah mitigasi di sektor keuangan
Dampak lain dari kebijakan tarif impor baru Trump, yakni aliran modal akan keluar dari Indonesia. Alhasil, hal tersebut bisa menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan.
"Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah," kata Kholid.
Ia pun mendorong agar pemerintah segera menyusun strategi mitigasi yang komprehensif agar ekonomi nasional stabil di tengah-tengah ketidakpastian global.
3. Pemerintah pilih jalur negosiasi dengan Trump
Pemerintah memilih tidak membalas kebijakan Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah akan bernegosiasi langsung dengan Trump ke Amerika Serikat (AS).
Airlangga memaparkan, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS. Tim lintas kementerian dan lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto disebut telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Koordinasi dilakukan beserta perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional.
"Pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” ujar Airlangga di dalam keterangan tertulis pada 3 April 2025 lalu.
Indonesia kena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
