RI Pilih Kelola Bersama Ambalat dengan Malaysia demi Hindari Konflik
Intinya sih...
Prabowo sepakat kelola bersama Blok Ambalat dengan Malaysia
Kerja sama ekonomi dapat dilakukan sambil menuntaskan isu hukum
Blok Ambalat diakui milik Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982
Pasukan marinir TNI AL rutin jaga wilayah perairan di Blok Ambalat
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan alasan mengapa pemerintahan Prabowo Subianto memilih untuk mengelola bersama perairan ambang batas laut (Ambalat), Nunukan, Kalimantan Utara.
Padahal, perebutan Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia sudah berlangsung lebih dari 56 tahun. Salah satu penyebab perebutan Blok Ambalat lantaran lantaran mengandung cadangan minyak dan gas alam yang diprediksi bertahan hingga 30 tahun ke depan.
Kesepakatan soal pengelolaan bersama Blok Ambalat disampaikan ketika Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, berkunjung ke Jakarta pada 27 Juni 2025 lalu. Prabowo ketika itu menyebut apapun yang ditemukan di bawah laut maka kedua negara akan mengelola sumber daya alam (SDA)nya bersama-sama.
"Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga dengan rukun," ujar Sjafrie ketika dikonfirmasi IDN Times pada Kamis (3/7/2025).
Purnawirawan jenderal TNI itu menekankan pentingnya menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Ia kemudian menyebut jalan terbaik yang dapat Indonesia dan Malaysia lakukan adalah mengelola SDA secara bersama-sama.
“Dengan menargetkan mutual benefit tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia," tutur dia.
1. Prabowo membolehkan kerja sama ekonomi berjalan sambil menuntaskan isu hukum
Lebih lanjut, dalam kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Jakarta, Prabowo sepakat untuk mengelola Blok Ambalat dengan Malaysia. Bahkan, Prabowo mengatakan kerja sama ekonomi terkait dengan pemanfaatan SDA di Blok Ambalat sudah dapat dilakukan meski masalah hukum terkait penetapan wilayah perbatasan belum tuntas.
“Kami sepakat bahwa sambil menunggu penyelesaian masalah-masalah hukum, kami sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” kata Prabowo pada 27 Juni 2025 lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari berbagai perjanjian dan tindakan yang dilakukan oleh kedua negara. Sengketa berakar saat kedua negara melakukan penelitian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya.
Penelitian ini membuat kedua belah pihak memiliki klaim atas wilayah yang sama, termasuk Blok Ambalat. Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun, perjanjian ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada sepenuhnya.
2. Berdasarkan UNCLOS 1982 Blok Ambalat diakui milik Indonesia
Pada 2009 lalu, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan PM Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi mencari penyelesaian politik untuk mengurangi ketegangan dalam sengketa Blok Ambalat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara saling menyampaikan dasar hukum klaim mereka terhadap Blok Ambalat.
Menurut UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang garis pangkal penentuan wilayahnya ditarik dari wilayah kepulauan terluar.
Sementara Malaysia dianggap sebagai negara pantai biasa yang hanya dapat menggunakan garis pangkal biasa untuk menentukan batas wilayahnya.
Oleh karena itu, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982.
3. Pasukan marinir TNI AL rutin jaga wilayah perairan di Blok Ambalat
Selama masih menjadi area yang disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia, perairan di Blok Ambalat terus dijaga oleh korps marinir TNI Angkatan Laut (AL). Prajurit yang menjaga adalah Brigade Infanteri (Brigif) 2/Marinir dan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir. Mereka tergabung di dalam Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) Pengamanan Ambalat XXX dan Satgasmar Pengamanan Pulau Terluar XXVIII yang tersebar di Pulau Nusa Barung, Pulau Dana dan Pulau Batek.
Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi mengatakan, prajurit marinir memiliki peran penting untuk menjaga wilayah perbatasan di Ambalat dan pulau-pulau terluar. Pesan itu disampaikan oleh Komandan Komando Latih Marinir, Kolonel Marinir Dede Harsana ketika membuka latihan di Pasuruan pada Mei 2024 lalu.
"Kehadiran satgas marinir di pulau-pulau terluar maupun perbatasan di Blok Ambalat memiliki aspek strategis sebagai kekuatan penangkal dan bukti pendudukan efektif Indonesia yang dapat memperkuat klaim pemilikan atas batas wilayah NKRI sesuai hukum internasional," kata Endi di dalam keterangan tertulis pada 2024 lalu.