Ribuan Bansos di Sulut Belum Disalurkan, Risma: Ini Orang Miskin Pak!

03 Okt 2021, 11:56 WIB

Mensos Risma lakukan kunjungan kerja di Sulut/dok Kemensos

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah, himpunan bank milik negara (Himbara) dan pendamping untuk bekerja keras memastikan bantuan sosial (bansos) diterima penerima manfaat. Sebab, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahapan akhir penyaluran pada Oktober.

Sementara, masing-masing daerah kini mendapat tambahan penerima bansos, di mana secara nasional besarnya 5,9 juta KPM. Sehingga pihak-pihak terkait harus bekerja lebih cepat dan sigap.

"Ayo bapak-ibu, saya minta bekerja keras. Ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali. Padahal untuk bansos PKH akan salur terakhir pada Oktober ini. Ini injury time. Kalau tidak bisa masuk nanti tidak akan menerima bantuan," kata Mensos dalam siaran tertulis, Minggu (3/10/2021).

1. Risma prihatin masih banyak penerima di Provinsi Sulawesi Utara belum terima bansos

Mensos Risma secara simbolis menyerahkan KKS dan Buku Tabungan kepada 12 orang KPM di Balai Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kab. Malang (29/06/2021). (dok. Kemensos)

Risma mendengarkan laporan dari berbagai pihak, baik dari perwakilan bank Himbara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Risma prihatin karena masih banyak penerima manfaat di Provinsi Sulawesi Utara belum menerima bantuan. Dari data-data yang disajikan, ada ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bantuan.

Untuk BPNT/Program Sembako, misalnya, Mensos mendapatkan data di Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 542 KPM belum terima bantuan, Kabupaten Minahasa Tengah 545 KPM, dan Kabupaten Minahasa Utara 616 KPM.

"Ini banyak sekali. Total 1.600-an KPM. Ada apa ini? Ini orang miskin ya pak. Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan," kata Risma, geram.

2. Terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bansos sejak Juli 2020

Ilustrasi bantuan sosial. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Risma juga menyoroti Kabupaten Bitung yang menunjukkan masih ada sekitar 8.000-an KPM belum transaksi. Mensos kembali mengingatkan, di antara ribuan KPM masih terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2020.

Mengingat sudah tiga bulan, Mensos memerintahkan agar pemblokiran dibuka. "Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," kata Risma.

3. Mensos targetkan bantuan paling terakhir pekan kedua Oktober 2021 sudah rampung

Ilustrasi petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama ke salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) (Dok. Kemensos)

Untuk memastikan KPM segera dapat mencairkan dana bantuan, Mensos menetapkan batas akhir waktu penuntasan penyaluran pada pekan kedua Oktober 2021.

"Saya minta pada minggu kedua Oktober, bantuan sudah tersalur," kata Risma.

4. Tantangan geografis domisili KPM jadi kendala

Penyerahan lebelisasi kepada calon KPM PHK di PPU (IDN Times/Dinsos PPU)

Dalam penjelasan kepada Risma, perwakilan bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis, yakni domisili KPM yang tinggal di pegunungan atau berdiam di kepulauan.

Mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Rism meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus dengan menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi gak bolak balik pak. Bisa kan?" pinta Risma.

Risma menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan, dan pencairan bantuan bisa dilakukan secara sekaligus.

"Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," kata Mensos.

5. Bansos bisa diberikan secara tunai

Kegiatan penyerahan kartu KKS di Balai Desa Kanigoro, Kabupaten Malang. (dok. Humas Kemensos)

Mensos juga memerintahkan agar KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara tunai, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel.

"Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash," kata Risma.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Sulawesi Utara. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungannya, persoalan penyaluran bansos di antaranya banyak KKS yang belum terdistribusi, rekening terblokir, pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.