Risma Beberkan Jurus Atasi Masalah Bansos hingga PKH

Risma memaparkan jurus pertama adalah perbaikan sistem. Meski, ia menyadari tidak semua masyarakat melek teknologi sehingga perlu menerjunkan tim Kemensos ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perbaikan sistem itu berat tapi harus dilaklukan untuk merubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” terang Mensos.

Namun, dalam upaya perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda). Tetapi, ia menyayangkan, masih ada Pemda yang tidak aktif dan peduli sehingga berdampak pada tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.

Bahkan ada pemda tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun. Oleh karena itu, tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil karena tidak ada informasi seperti pindah alamat, domisili, meninggal dan lain sebagainya.

“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat,” ungkap Risma.

Untuk pengawasan penyaluran bansos Kemensos bekerja sama dengan berbagai institusi atau lembaga. Di antaranya KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.

“Setiap bulan kami rutin menggelar pertemuan dengan institusi dan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan bersama-sama sebab pikiran banyak orang lebih baik daripada pikiran kami sendiri,” papar Risma.

Kemudian untuk mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan. Contohnya BPNT dan PKH kendati ada item-item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA.

“Juga, kami meluncurkan aplikasi Usul Sanggah di mana masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan juga bisa menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak,” imbuh Risma.

Selain itu, perlu menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti karang taruna agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia.

“Kita hidupkan kembali dan alhamdulillah saya bangga kepada Karang Taruna DKI mereka telah mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara,” ucapnya.

Selanjutnya, upaya pemberdayaan sosial lainnya yang terus dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera. Termasuk, di dalamnya bagi para penyandang disabilitas.

“Sebagai contoh di wilayah Asmat Papua, kami ajari mereka 'Tangan di Atas' dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama dan sekarang mulai menampakan hasil,” katanya.

Sedangkan, bagi penyandang disabilitas pada awalnya mereka meminta bantuan, tetapi diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif.

“Produk kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif dibuat dan dirakit oleh disabilitas sendiri. Salah seorang penerima manfaat motor roda tiga dirasakan oleh Gilang yang awalnya berjualan perangkat dengan sepeda ontel dan pendapatan Rp400 sampai Rp500 per hari, tapi setelah mendapatkan bantuan motor roda tiga, ia bisa berjualan lebih jauh dan meraup pendapatan lebih besar yakni Rp1 juta per hari,” katanya.