Gedung Miring Hingga Pengadaan Parfum, Ini Anggaran Nyeleneh DPR

Sejumlah anggaran-anggaran yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkenal sering memicu pro dan kontra. Terbaru, DPR dilaporkan hendak meningkatkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri untuk tahun 2018. Nilainya tak main-main, para anggota parlemen meminta duit hingga Rp 343,6 miliar. Jumlah ini meningkat 70 persen lebih banyak dari tahun 2017 silam. Banyak pihak menilai permintaan itu tak layak mengingat kinerja para legislator yang di bawah ekpekstasi.  

Permintaan ini bukan pertama kalinya. Ada sejumlah anggaran-anggaran nyeleneh yang diajukan dan menimbulkan kontroversi. Berikut rangkumannya:

1. Kenaikan anggaran untuk bangun apartemen dan perbaiki gedung miring.

Gedung Miring Hingga Pengadaan Parfum, Ini Anggaran Nyeleneh DPRAkbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Kepala Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing sebelumnya mengatakan bahwa DPR mengusulkan kenaikan anggaran sekitar Rp 5,7 triliun. Kenaikan tersebut rencananya akan dipakai untuk menyediakan fasilitas eksklusif bagi para wakil rakyat, antara lain pembangunan apartemen untuk para anggota dewan. 

Alasan lain DPR adalah karena gedung tersebut sudah lama tak mengalami renovasi dan sehingga kondisinya miring. Namun, wacana tersebut ditolak oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Dia beralasan pembangunannya belum perlu dilakukan.

Baca juga: APBN 2016 Senilai Rp 2.095,7 Triliun Diharapkan Mampu Digunakan Dengan Baik.

2. Usulan anggaran Rp 600 miliar untuk renovasi gedung DPR.

Gedung Miring Hingga Pengadaan Parfum, Ini Anggaran Nyeleneh DPRPuspa Perwitasari/ANTARA FOTO

Dalam APBN 2018, Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan DPR mendapatkan alokasi anggaran untuk renovasi kawasan parlemen dengan jumlah Rp 600 miliar. Rencana awal akan dimulai dengan melakukan perencanaan, manajemen konsultan dan konstruksi. Selain itu, rancangan dan spesifikasi gedung baru DPR itu akan disesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya.

Dengan adanya standar bangunan yang ideal, maka gedung tersebut akan mampu menyediakan ruangan untuk 1 orang anggota DPR, lima tenaga ahli dan dua orang staf administrasi. Selain itu, ruang tersebut juga akan didesain supaya cukup untuk menampung tamu-tamu dari anggota DPR.

Tetapi kebijakan ini mendapatkan sorotan dari Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie. Dia mengimbau kepada anggota DPR periode 2018 - 2019 untuk tidak memaksakan kehendak membangun gedung baru. Menurutnya daripada dipakai untuk membuat gedung baru, dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk proyek pembangunan yang lebih bermanfaat, misalnnya untuk pembangunan ke ranah pendidikan. 

3. Anggaran untuk parfum DPR senilai Rp 2 miliar dan makanan Rusa Rp 600 juta.

Gedung Miring Hingga Pengadaan Parfum, Ini Anggaran Nyeleneh DPRM. Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Salah satu anggaran yang paling janggal adalah pengadaan parfum senilai Rp 2 miliar dan makanan Rusa senilai Rp 600 juta pada tahun 2015. Temuan aneh itu awalnya diungkap oleh Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi.

Mengenai pengajuan anggaran tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon saat itu mengatakan akan melakukan pengkajian ulang. Fadli mengaku tidak mengetahui secara persis detail anggaran tersebut.

4. Anggaran Rp 300 juta per-orang selama masa reses.

Gedung Miring Hingga Pengadaan Parfum, Ini Anggaran Nyeleneh DPRM. Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Salah satu anggaran yang juga menimbulkan pro dan kontra adalah anggaran Rp 300 juta per-orang dari APBN selama masa reses. Diketahui sebanyak 560 anggota DPR masing-masing telah menerima uang tersebut pada tahun 2013. Sementara dalam setahun, ada empat kali masa reses yang nominal anggarannya terus meningkat tergantung kebutuhan anggota DPR selama reses.

Saat itu, salah satu anggota DPR yang buka suara adalah Arwani Thomafi. Dia mengaku menerima uang reses sebesar Rp 150 juta. Namun, dia menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh dipakai untuk kampanye. Dia mengklaim dana reses ini digunakan untuk membiayai sejumlah pertemuan dengan masyarakat dan meninjau pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Baca juga: APBN 2017 Senilai Rp 2.080 Triliun Disahkan, Kepala Daerah Diimbau Jangan Korupsi.

Topik:

Berita Terkini Lainnya