Para Penemu Kuburan Massal 1965 Mengaku Terima Ancaman dan Teror

Mantan tahanan politik (tapol) 1965 yang terlibat upaya pengungkapan kuburan massal 1965 mengaku diteror dan diintimidasi oleh aparat keamanan di wilayah asal mereka. Banyak dari mereka yang mengklaim mendapat teror dan intimidasi melalui telepon dari petugas ketika berusaha menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di kantornya.

Dilansir BBC.com, para mantan tapol kasus 1965 menyerahkan data kuburan massal orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.

Sudarno, ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) Pekalongan, Jawa Tengah mengatakan bahwa dirinya sering didatangi intel dan ditanyai banyak hal. YPKP 1965 meyakini bahwa teror tersebut terkait dengan upaya mereka mengungkap keberadaan kuburan massal 1965. Ketua mereka pun kemudian meminta jaminan keamanan kepada Menko Polhukam.

Baca Juga: Diduga PHK Masal, Chevron Berdalih Tawarkan Karyawan Mengundurkan Diri Secara Sukarela.

Selain itu, mereka juga meminta jaminan pemerintah agar keberadaan kuburan massal tersebut diamankan dari kemungkinan dirusak atau dihilangkan oleh pihak lain. Luhut Pandjaitan berjanji akan menindaklanjuti permintaan mereka dengan menelpon aparat TNI-AD di daerah.

Diduga ada 122 titik kuburan massal 1965.

Pimpinan YPKP 1965, Bejo Untung mengungkapkan bahwa saat ini 122 titik lokasi kuburan massal telah ditemukan di wilayah Jawa dan Sumatera. Jumlah ini kemungkinan besar akan semakin bertambah karena beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera masih ada kuburan yang belum terungkap.

Dari 122 titik kuburan massal tersebut diperkirakan ada 12.999 jasad korban di dalamnya. Akan tetapi, jumlah tersebut masih belum termasuk yang dibunuh di sungai, laut atau tempat lainnya. Bejo mengharapkan agar pemerintah segera menindaklanjuti temuan itu. Dia berharap adanya koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan kementerian terkait.

Sayangnya, belum ada tanggapan langsung dari Menko Polhukam atas permintaan YPKP tersebut. Perintah pengungkapan kuburan massal korban kekerasan 1965 ini telah disuarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir April lalu. Pernyataan Presiden itu muncul menyusul berakhirnya Simposium tragedi 1965 yang menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan PKI.

Baca Juga: Poster "Risma For DKI 1" Beredar di Media Sosial, Banyak Pihak Mulai Berdebat.