Jokowi: Silahkan Lanjutkan Proyek Reklamasi, Tapi Ada Syaratnya...

Pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek tersebut merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Garuda Project.

Dilansir Tempo.co, (28/4), keputusan tersebut diambil setelah rapat terbatas tentang reklamasi yang digelar oleh Presiden Jokowi. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Usai rapat, Ahok mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sejumlah pembenahan selama moratorium berlangsung. Moratorium ini sendiri akan berlangsung selama enam bulan.

Selama moratorium berlangsung, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembenahan. Presiden juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan sinkronisasi dan mengintegrasikan aturan undang-undang yang ada.

Sebelumnya, pemerintah menghentikan moratorium proyek reklamasi karena terungkapnya kasus suap kepada anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi, oleh pengembang proyek reklamasi. KPK hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus suap reklamasi di Teluk Jakarta tersebut.

Baca Juga: Mengenal "3 Finalis" Penjaringan Cagub Jakarta yang Diusung Partai Gerindra

Pihak swasta tidak boleh ikut campur.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa mega proyek ini bakal dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat dan tiga pemerintah daerah: DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Dengan kata lain, pihak swasta dilarang terlibat sama sekali.

Presiden bertanya kenapa proyek ini sampai begitu kacau? Pasalnya selama ini banyak swasta yang banyak terlibat proyek tersebut. Harusya pemerintah dari awal membuat kerangka yang jelas sehingga masalah tersebut tidak sampai berbuntut panjang.

Selain itu Jokowi juga meminta supaya pelaksanaan proyek reklamasi di Jakarta tidak melanggar kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dia meminta agar dilakukan sinkronisasi di semua kementerian atau lembaga termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan sebagainya agar tidak ada persoalan hukum yang terjadi di kemudian hari.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar ada masterplan yang harus diselesaikan secara jelas. Hal ini untuk menjawab persoalan lingkungan yang akan terjadi di kemudian hari pasca berjalannya proyek, termasuk yang berkaitan dengan biota laut, mangrove dan lain-lain.

Baca Juga: Data PNS Fiktif Bocor, Nama Fauzi Bowo Masuk Dalam Daftar!