Rizieq Disanksi Rp50 Juta, Anies Tanpa Perda Bisa Dituntut Balik

Hingga kini, DKI Jakarta belum memiliki perda yang mengatur tentang protokol kesehatan di tengah pandemik ini. Gubernur DKI Jakarta baru mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

Padahal sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, sanksi pelanggaran peraturan perundangan hanya dapat dinyatakan dalam UU di tingkat pusat dan peraturan daerah (perda) di tingkat daerah.

Agus mengungkapkan sejak awal pandemik COVID-19 muncul, dia sudah beberapa kali mendesak Anies membuat Perda tentang Protokol COVID-19 namun sampai saat ini belum ada.

"Saya sudah suruh Anies beberapa kali sejak awal covid baru dibikin Agustus, dan sekarang katanya masih di Kemendagri, jadi apa dasarnya (memberi sanksi)? Malah bisa dituntut balik," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan sanksi sebesar Rp50 juta kepada Rizieq Shibab ketika melanggar protokol kesehatan saat menggelar acara di kediamannya akhir pekan lalu.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta telah serius dalam menegakkan protokol kesehatan. Keseriusan itu, menurut Anies, dicerminkan dalam aturan sanksi dan denda pelanggaran protokol kesehatan.

"Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku. Karena begitu orang dengar Rp50 juta, beda perilakunya dengan sanksi Rp50 ribu (hingga) Rp200 ribu," jelas Anies kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

"Begitu dengar Rp50 juta, 'wah'. Makanya kami menerapkan itu. (Denda) sudah kita terapkan, hanya selama ini kan tidak kelihatan, sekarang kan kelihatan," tambah Anies.

Polemik denda Rp50 juta ini muncul di tengah masyarakat setelah Pemprov DKI menjatuhkan sanksi pelanggaran protokol COVID-19 kepada pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Rizieq mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan menggelar resepsi pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, tanpa menerapkan pembatasan jumlah undangan.