RK Usul Hunian di Pasar-Stasiun, Pakar: Harus Belajar DP 0 Rupiah!
Jakarta, IDN Times - Pakar Tata Kota dan Infrastruktur Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menanggapi usul Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) yang ingin membuat program perumahan rakyat di atas pasar, stasiun, dan lahan bekas pemerintahan. Program tersebu disiapkan Ridwan Kamil untuk
Yayat mengatakan, Ridwan Kamil harus belajar dari program Rumah DP 0 Rupiah yang dibuat di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ia menilai, perumahan rakyat yang dibangun di stasiun, pasar, hingga lahan bekas pemerintah itu harus memikirkan bagaimana mekanisme pembeliannya, apakah berupa sewa atau hak milik.
"Begini, apakah rumah itu terjangkau atau tidak dengan income anak-anak gen Z atau milenial. Nanti konsepnya rumah milik atau rumah sewa. Kalau rumah milik, rasanya agak berat ya, karena kita belajar dari DP 0 rupiah itu," ujar dia kepada IDN Times, Rabu (4/9/2024).
"DP 0 rupiah itu cukup besar (harganya) karena statusnya milik, tapi kalau menggunakan di lahan pemerintah maka harus jelas konsepnya itu," sambung Yayat.
1. Ridwan Kamil harus pertimbangkan kebutuhan anak muda
Di sisi lain, kata Yayat, kebijakan yang dibuat juga harus memperhatikan kebutuhan anak muda saat ini. Misalnya, cara pikir generasi muda yang mulai berubah terkait kepemilikan hunian.
Menurutnya, anak muda cenderung sekarang justru lebih ingin menyewa hunian, ketimbang membelinya.
"Konsepnya misalnya rumah itu harus rumah sewa. Karena anak-anak sekarang itu mungkin tidak punya cita-cita lagi pingin memiliki rumah, tapi mereka ingin dan lebih senang sewa," tuturnya.
2. Disarankan bikin semacam perumahan di gedung dengan mekanisme sewa
Yayat juga memberikan masukan kepada program yang ditawarkan pasangan Ridwan Kamil - Suswono (Rido) itu. Menurutnya lebih baik memanfaatkan gedung pemerintahan atau perkantoran yang sudah tidak produktif untuk disulap jadi perumahan rakyat. Sebab, pemerintah tidak perlu menggelontorkan biaya yang lebih besar.
Ia menyarankan, mekanisme pembiayaannya dengan menggunakan konsep sewa jangka panjang. Konsep sewa tentu lebih meringankan finansial masyarakat yang ingin punya hunian di pusat kota.
Mekanisme hunian sewa dengan periode waktu lama sebenarnya sudah berhasil diadopsi oleh negara tetangga yakni Singapura.
"Daripada nanti misalnya ada aset-aset gedung pemerintah yang mau pindahkan ke IKN (terlantar), bisa nggak di-takeover oleh DKI, kemudian DKI melakukan konversi bangunan itu, bekas besar kantor kementerian dikonversi menjadi kawasan permukiman, apalagi banyak koridor yang dekat dengan public transport," tuturnya.
3. Rencana Ridwan Kamil bangun perumahan di atas lahan bekas pemerintahan, pasar, dan stasiun
Sebelumnya, Ridwan Kamil, mengungkap wacana membuat program hunian bagi anak muda di lahan sempit Jakarta.
Ia mengatakan, kepemilikan tempat tinggal jadi salah satu masalah yang dihadapi anak muda di Jakarta, lantaran lahannya yang terbatas dan tingginya harga properti.
"Tentu sudah disampaikan problemnya sama kami amati khusus anak muda itu kepemilikan rumah," kata Ridwan Kamil saat memaparkan program di Markas Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kluster Fanta, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Ridwan Kamil mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto untuk membuat lahan pemerintah yang tidak terpakai di Jakarta, disulap menjadi perumahan rakyat.
Selain itu, Prabowo juga meminta agar Ridwan Kamil memanfaatkan lahan sempit untuk perumahan warga Jakarta. Misalnya, membangun rumah vertikal di atas pasar, jalan, hingga stasiun.
"Jadi salah satu gagasan dan arahan Pak Prabowo salah taunya adalah Jakarta, 'tolong membuat perumahan di tengah kota'. Tapi tanahnya habis, maka nanti coba upayakan membangun di atas pasar-pasar Jakarta, di atas Stasiun Manggarai, Dukuh Atas, di atas Tanah Abang, Djuanda, dan lain-lain. Lahan-lahan pemerintahan yang ditinggal ke IKN, Pak Prabowo menyampaikan untuk perumahan rakyat," katanya.
"Secinta itu Prabowo kepada rakyat yang nomer satu, jadi presiden yang peduli dengan perumahan rakyat Jakarta. Vertikal ya, termasuk gagasan membangun di atas jalan dan lain sebagainya, itu akan menjadi prioritas," sambung Ridwan Kamil.
Mantan Wali Kota Bandung itu juga menyoroti warga yang tak mampu beli tanah dan rumah di sekitaran Jakarta, akhirnya harus tinggal di sekitar wilayah Jakarta. Dia meyakini jarak yang jauh dari rumah menuju kantor membuat kesehatan mental warga terganggu hingga menyebabkan polusi udara dan macet.
"Salah satu problem di Jakarta adalah jarak rumah ke tempat kerja terlalu jauh, karena terlalu jauh terjadi. Yang membuat orang akhirnya stres, membuat penghasilan warga Jakarta 30 persen habis di transportasi oleh yang membuat polusi menjadi kota ketiga terburuk di dunia, betul?" ungkap Ridwan Kamil.
