Ada 1.000-an Buruh di Depok Kena PHK, Pemkot Dianggap Tak Peduli!
Ilustrasi aktivitas buruh di salah satu pabrik kopi di Sumatera Utara. IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Ketua Forum Buruh Depok Wido Pratikno, mengungkapkan bahwa jumlah buruh yang terkena PHK (Pemutusan Hak Kerja) karena imbas pandemik COVID-19 sudah mencapai 1.000 orang. Jumlah itu jauh berbeda dengan data yang diperoleh IDN Times dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat, yang mengonfirmasi sekira 397 orang.
Wido menjelaskan, faktanya, di lapangan sendiri banyak buruh dari puluhan sektor usaha yang belum terdata oleh Disnaker, terlebih mereka yang jadi korban PHK dari perusahaan yang bergerak di lingkup manufaktur, jasa, dan garmen.
“Ada sekitar 23 perusahaan dengan total 1.000-an. Mal Depok ada di ITC, ada di hotel, banyak PHK tapi tak tercatat. Buruh-buruh di sektor garmen paling banyak, tapi mereka gak terdeteksi oleh Disnaker,” kata Wido, yang juga menjabat sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) cabang Depok, Kamis (30/4).
Baca Juga: Mayday 2020, Buruh se-Jabar Tetap Aksi Tempel Spanduk di Perusahan
1. Kartu Prakerja belum berdampak bagi mereka yang terkena PHK
Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Depok minta pemerintah peduli nasib buruh kena PHK (IDN Times/Rohman Wibowo)Ia lantas mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Depok yang dinilai memandang sebelah mata nasib buruh yang didera PHK. Sebab. selain abai dalam hal pendataan, langkah pemerintah terkait penanggulangan masalah PHK juga tak luput disorot.
“Disnaker kurang tanggap tentang itu (masalah PHK). Kurang peduli terhadap bagaimana nasib buruh. Contoh, banyak saudara kita yang ada di rumah gak gajian, gak ada solusinya,” katanya.
Dalam pandangannya, program Kartu Prakerja yang digadang-gadang sebagai cara mengentaskan pengangguran, nyatanya belum menyentuh kepada seluruh buruh terdampak. Masalah tumpang tindih data dituding jadi lambannya realisasi program tersebut.
“Realisasi Prakerja belum ada sampai detik ini. Sekarang daftar saja dan riil-nya belum terlaksana. Belum ada. Mesti menunggu data dari provinsi, nasional, jadi prinsipnya sampai hari ini belum ada realisasinya,” tutur dia.
2. Jumlah buruh yang terkena PHK bisa lebih banyak lagi di masa pandemik
Editor’s picks
Ilustrasi pekerja atau buruh pabrik. (IDN Times/Zainul Arifin)Ia memperkirakan jumlah korban PHK bakal lebih banyak lagi, mengingat masa pandemi yang belum bisa dipastikan kapan berakhir. Hanya sedikit perusahaan di Depok yang konidsi finansialnya tak terguncang, sementara industri lain terancam gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan, terlebih industri yang bahan bakunya bergantung pada pasokan impor.
“Saya diskusi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Ada perusahaan di bidang kesehatan masih lanjut bagus, tapi industri elektronik dan otomotif sebaliknya. Jika COVID-19 sampai 3 bulan ke depan, maka mereka akan menyerah dan ada puluhan ribu buruh yang terdampak,” ucap Wido.
Ketika prediksi terburuk belum terjadi, ia menegaskan antar-buruh sudah saling menguatkan dengan pemberian sembako bagi 1.350 buruh. Tak hanya itu, perlawanan untuk menentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di tengah pandemik terus digaungkan demi memperjuangkan kesejahteraan antar-sesama pekerja.
“Kami bikin spanduk kampanye bagaimana penolakan RUU Cipta Kerja, karena kami gak bisa aksi langsung lagi di masa kayak gini. Maka kami aksi dalam bentuk spanduk, karena RUU itu bahaya bagi buruh dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
3. Buruh tak sepatutnya diabaikan
Aktivitas buruh di salah satu pabrik kopi di Sumatera Utara (IDN Times/Prayugo Utomo)Ia pun mendesak Pemkot Depok untuk segera turun tangan membantu buruh keluar dari jerat PHK. Hal-hal yang terburuk bakal terjadi bila pemerintah luput memperhatikan nasib buruh.
“Pajak kami untuk negara dan bangsa. Saat buruh tidak bekerja dan lemah, dampaknya akan apa? Tentu daya beli jatuh, ekonomi jatuh, dan besar dampak sosial yang kita alami, katanya.
“Saya berharap Pemkot Depok, Pemprov Jabar, dan pemerintah pusat kiranya mohon pikirkan kaum buruh karena kaum buruh garda terdepan perekonomian bangsa,” lanjut dia.
Baca Juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Ditunda, Buruh Batal Gelar Aksi May Day
Topik:
Berita Terkini Lainnya
