Ribuan Mahasiswa Gunadarma Unjuk Rasa, Jalan Margonda Sempat Lumpuh
Ilustrasi demo mahasiswa IDN Times/Rohman Wibowo.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Ribuan mahasiswa Universitas Gunadarma berdemonstrasi menuntut keadilan atas kebijakan kampus yang tak berpihak. Ada sekira 3.000 mahasiswa yang turun aksi, Senin (9/3) siang.
Massa yang tergabung merupakan campuran dari mahasiswa Gunadarma yang tersebar di empat wilayah, Depok (Kelapa Dua dan Margonda), Kalimalang, Karawaci, dan Cengkareng.
Unjuk rasa dimulai dengan long march sekira 2 kilometer dari kampus Gunadarma E Kelapa Dua, sebelum akhirnya aksi pecah di kampus Gunadarma D di bilangan Margonda, Depok. Sesampainya di dalam kampus, massa langsung menggelar mimbar bebas.
Seluruh mahasiswa lintas semester menyampaikan unek-uneknya kepada jajaran rektorat selaku sasaran aksi.
“Turun, turun,” seru massa yang berteriak di depan gedung rektorat kampus Gunadarma, Senin (9/3). Harapannya, ada audiensi terbuka antara mahasiswa dan rektor.
1. Aksi massa sempat menyebabkan Jalan Margonda lumpuh 20 menit
Mahasiswa Gunadarma unjuk rasa menentang kebijakan kampus, Senin (9/3) IDN Times/Rohman WibowoRibuan massa yang membawa atribut demonstrasi seperti spanduk dan poster bernarasikan perlawanan terhampar sepanjang di jalan Margonda.
Massa bahkan sempat menutup jalan utama penghubung antara Depok dan Jakarta itu sekira 20 menit lamanya. Mereka memblokade jalan sembari meneriakkan “Mahasiswa bersatu, tak bisa dikalahkan”.
Arus lalu lintas sempat tersendat dan warga yang ingin melintas harus menunggu sembari mendengar lantunan mars mahasiswa.
Jajaran kepolisian dari Polres Metro Depok mengawal jalannya aksi massa.
2. Mahasiswa menuntut keringanan dalam membayar tagihan kuliah
Atribut orasi mahasiswa yang menentang kebijakan kampus. Salah satunya tampak tertulisn ‘Orang miskin jangan kuliah di sini’ (IDN Times/Rohman Wibowo)Salah satu peserta aksi, Pero Saputra, menuturkan ribuan mahasiswa sudah geram dengan kebijakan kampus yang selama bertahun-tahun jauh dari keadilan, sementara biaya perkuliahan kian melambung tinggi.
Mereka menuntut kampus menyempurnakan regulasi kebijakan pecah blanko terkait pembayaran uang kuliah. Karena kebijakan itu awalnya memakai sistem 50:50, yakni mahasiswa membayar 50 persen dari total biaya SPP.
Editor’s picks
Kebijakan itu kemudian berubah menggunakan persentase 70:30, yang berarti mahasiswa diwajibkan membayar 70 persen dari biaya SPP. “Itu gak adil. Kebijakan ini memberatkan kami, karena gak semuanya mapan secara ekonomi,” kata mahasiswa Teknik Elektro semester 8 itu.
Baca Juga: Tahun 2020, Universitas Brawijaya akan Kurangi Kuota Mahasiswa Baru
3. Mahasiswa menuntut adanya transparansi biaya perkuliahan dan anggaran
Atribut orasi mahasiswa yang menentang kebijakan kampus. Salah satunya tampak tertulisn ‘Orang miskin jangan kuliah di sini’ (IDN Times/Rohman Wibowo)Mereka menuding pihak kampus tak terbuka soal aliran dana dan biaya perkuliahan untuk apa saja. Tidak transparannya pihak kampus, menurut mereka telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Rektor Gunadarma itu dari dulu tak pernah terbuka dengan mahasiswa soal apa pun, termasuk ke mana aliran dana kami selama ini,” kata dia.
4. Menuntut pemerataan fasilitas
Atribut orasi mahasiswa yang menentang kebijakan kampus. Salah satunya tampak tertulisn ‘Orang miskin jangan kuliah di sini’ (IDN Times/Rohman Wibowo)Dari keterangan Pero, mahasiswa teknik angkatannya dibebankan dengan biaya kuliah di atas Rp10 juta. Namun, biaya selangit tak berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas kampus.
Seperti sarana ruang praktikum yang terbatas, sehingga membuat kegiatan mahasiswa terhambat. Kampus Gunadarma yang menyediakan ruang praktikum hanya ada di kampus wilayah Depok.
Akibatnya, mahasiswa Gunadarma yang berkuliah di dua wilayah lain (Bekasi dan Tangerang) terpaksa harus ke Depok guna mengikuti praktikum.
5. Menuntut kampus melibatkan mahasiswa dalam membuat kebijakan
Mahasiswa Gunadarma unjuk rasa menentang kebijakan kampus, Senin (9/3) IDN Times/Rohman WibowoSelama ini, mahasiswa tak diberi ruang oleh kampus dalam merancang setiap kebijakan. Imbasnya, kebijakan sering kali menyengsarakan mahasiswa. Salah satu contohnya, kebijakan pembayaran uang kuliah yang memakai sistem pecah blanko 70:30.
Kebijakan itu, kata Pero, mengakibatkan mahasiswa yang tak mampu mencicil biaya SPP sebesar 70 persen, terancam tak bisa mengikuti perkuliahan di semester berikutnya.
Baca Juga: Demo di Balai Kota Ricuh, Kantor Anies Baswedan Dilempari Tomat
Berita Terkini Lainnya
