Nusantara Bangkit Siap Laporkan Prabowo Jika Pecah Belah Bangsa

2. Mereka ingin masing-masing pihak sabar menanti hasil rekapitulasi KPU

Seperti diketahui, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendeklarasikan kemenangan yang mereka sebut berdasarkan survei internal Badan Pemenangan Nasional (BPN). Ivan mengingatkan agar pasangan nomor urut 02 itu menghargai kerja keras KPU yang masih menghitung suara.

"Sikap kami adalah taat konstitusi. Kami memohon kepada Pak Prabowo dan rekan-rekan tim BPN supaya sabar lah menanti keputusan 22 Mei yang akan datang. Kalau ada tindakan-tindakan pidana—pidana Pemilu—kan ada hukumnya," kata Ivan, yang menyebut jika BPN menemukan pelanggaran, ada jalur hukum seperti melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa ditempuh.

3. Nusantara Bangkit tak segan melaporkan Prabowo jika ada tindakannya melanggar hukum

Ivan mengaku siap melaporkan Prabowo ke kepolisian jika ada tindakannya yang melanggar hukum, karena deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi membuat masyarakat bingung. Pada saat bersamaan, Jokowi masih menjadi presiden setidaknya hingga Oktober 2019.

"Kalau tindakan Beliau cenderung memecah-belah bangsa ini, dan kita lihat ada unsur pidananya, kita pun tidak segan-segan melaporkan Beliau dan siapa saja, termasuk yang melakukan gerakan people power," kata Ivan.

Menurut Ivan, people power adalah "mengganti kekuasaan secara inkonstitusional dengan kekuatan massa yang besar."

4. Gerakan people power, menurut Nusantara Bangkit, adalah aksi makar

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Ivan mengungkap Moeldoko selaku Dewan Pembina Nusantara Bangkit mengingatkan "jika people power dilakukan itu adalah gerakan makar." Ia melanjutkan, pemerintah seharusnya bersikap tegas untuk merespons situasi tersebut jika benar-benar terjadi.

Ivan menilai pelaporan ke polisi tidak hanya berlaku seandainya ada orang-orang yang benar-benar menggerakkan kekuatan massa. "Kasus fitnah hujatan di medsos, misalnya. Banyak yang bisa dikasuskan," kata dia. "Bukan hanya kepada Pak Prabowo, tapi siapa saja yang terindikasi melanggar hukum."

Dia menuturkan organisasinya sejatinya tidak mempersoalkan adanya survei internal BPN yang mengklaim memenangkan Prabowo-Sandi. Hanya saja, BPN tak semestinya mendeklarasikan kemenangan tanpa hasil resmi dari KPU. "Sah-sah saja asal jangan melampaui batas seperti mendeklarasikan bahwa mereka presiden yang berkuasa. Sekarang masih ada presiden loh Pak Jokowi."

5. Kemenangan Jokowi-Ma'ruf menurut quick count dianggap wajar jika dirayakan dalam bentuk syukuran

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Nusantara Bangkit juga berpendapat pendukung Jokowi-Ma'ruf sebaiknya segera melakukan syukuran di daerah-daerah. Rahmat HS, Ketua DPD Nusantara Bangkit wilayah Sumatera Utara yang turut hadir, menilai hal ini normal. "Syukuran itu untuk mensyukuri 17 April di Sumut aman-aman saja. Lalu, ada kemenangan quick count. Bagi kita pendukung 01 ya bangga. Begitu saja," ucap Ivan.

Perihal kekhawatiran syukuran tersebut akan menimbulkan gesekan di lapangan, Nusantara Bangkit mengaku tenang. "Kita mematuhi instruksi Menteri Polhukam. Gak boleh mengadakan arak-arakan. Kalau di ruangan, syukuran di ruangan, boleh dong? Kita arahkan jangan sampai ada provokasi. Jangan arak-arakan," kata Ivan.