RSUP Kandou Gratiskan Biaya Perawatan Korban Pemerkosaan di Manado

Hillary menjelaskan, sebenarnya korban memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun tidak bisa digunakan karena tidak berlaku untuk korban kekerasan seksual.
Sebagai informasi, biaya perawatan korban pidana dan kekerasan seksual diarahkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Memang tagihannya awalnya sudah diberikan ke kami, kami sudah meminta nomor rekening untuk membayar, tapi setelah sudah ramai dan masyarakat banyak bereaksi, rumah sakit kemudian memutuskan untuk menggunakan anggaran RS dan menggratiskan biaya RS walaupun anggaran RS sendiri sebenarnya terbatas,” ujar Hillary.

Sementara itu, biaya kebutuhan sehari-hari keluarga korban seperti transportasi dan bantuan hukum, ditanggung oleh Hillary.

Berkaca pada peristiwa ini, Hillary meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes), terutama Pasal 52 huruf R direvisi. Ia menjelaskan, revisi diperlukan karena Perpres tersebut tidak menjamin pelayanan kesehatan korban pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang.

“Kasihan masyarakat tidak mampu kemudian menjadi korban kekerasan seksual harus mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah secara pribadi. Padahal punya Kartu Indonesia Sehat,” ungkap Penasihat Garnita Malahayati NasDem Sulawesi Utara (Sulut) itu.

Akibat peristiwa ini, Hillary berkomitmen akan mengawal proses hukum terhadap pelaku. Ia meminta pelaku untuk diberikan hukuman berupa kebiri kimia.

“Saya berharap pelaku di miskinkan, dikebiri kimia, diberi hukuman penjara sesuai aturan yang berlaku. Kasus kekerasan seksual seperti ini sudah terlalu banyak, tanpa upaya kerja extra pasti sulit memberikan keadilan,” ujar dia.