Bupati Bogor Gelisah, Klaim BPJS Kesehatan Rp261 Miliar Belum Dibayar

2. Klaim tak dibayar membuat rumah sakit kesulitan beli obat-obatan dan oksigen

Pasien mendapatkan perawatan di tenda darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Di masa pandemik ini, Ade mengaku diperlukan percepatan penanganan seperti kebutuhan obat-obatan oksigen dan beberapa yang lainnya. 

Sehingga ia mempertanyakan dispute (tidak disepakati) dari BPJS yang jumlahnya cukup besar yakni Rp200 miliar. Harusnya, menurut Ade, BPJS lebih peka akan kondisi pandemik yang sedang meningkat.

“Jadi saya minta percepatan itu kepada pak Luhut. Karena kalau pandemi ini bisa diselesaikan kan kita juga banyak kebutuhan seperti obat-obatan, oksigen dan lain-lain. Lalu kita mau beli gimana kalau uangnya tidak cair-cair,” paparnya.

4. Dispute BPJS Kesehatan mencapai Rp200 miliar

BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Ade pun menjelaskan, tunggakan ini belum dibayar sejak 2020 atau berjalan dua tahun, yang artinya sudah jatuh tempo pembayaran. Ia khawatir lambatnya pembayaran tersebut akan berpengaruh kepada pelayanan di RSUD yang banyak menangaani pasien covid.

"Secara tidak langsung mempengaruhi pelayanan, kita kesulitan keuangan yang belum terbayarkan,” ungkapnya.

Dari Rp261 miliar tersebut, ia menyebutkan jika Rp61 miliar sudah selesai pemberkasan hanya tinggal menunggu pembayaran. Sedangkan dispute atau tidak disepakati mencapai Rp200 miliar.

5. RS sulit beli obat-obatan karena klaim belum cair, tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor juga kurang

Bupati Bogor Ade Yasin bersama Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal di Pakansari (Instagram.com/@ademunawarohyasin)

Ade menjelaskan, untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit tersedia tempat tidur sebanyak 1.821 dan ICU sebanyak 142. Tempat tidur yang sudah terpakai sebanyak 1.781 dan ICU 131. 

Kabupaten Bogor juga memiliki pusat isolasi di Kecamatan Kemang dan Megamendung dengan jumlah tempat tidur sekitar 140, sudah terpakai 60 persen. Jadi saat ini untuk keterisian ruang ICU sudah 92 persen dan tempat tidur sudah 94 persen.

“Saat ini kami terkendala soal ketersediaan obat dan oksigen karena ada keterlambatan di pemasok. Penanganan Covid terkendala bukan karena tidak ada obat-obatan, tapi kesulitan beli obat karena klaim BPJS yang belum dibayar. Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” terang Ade.

Sedangkan Bupati Bogor memerintahkan ke rumah sakit untuk melakukan percepatan penanganan pasien. Ketika lima hari sampai seminggu kondisi pasien membaik dipindahkan ke tempat isolasi atau isolasi mandiri, tetapi persyaratan ini tidak bisa diklaim ke BPJS, sehingga ada satu rumah sakit yang kesulitan keuangan karena hingga Rp50 miliar tidak bisa diklaim ke BPJS.

“Kendala lainnya adalah soal percepatan vaksinasi, dengan jumlah penduduk yang hampir 6 juta jiwa ini, kami targetkan 20 persen tervaksin yakni 1,2 juta jiwa, tetapi kami baru bisa melaksanakan sebanyak 441.507 vaksinasi, karena tenaga kesehatan kami yang kurang. Kami butuh bantuan vaksinator dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Bogor,” tukas Ade.

Baca Juga: Bogor Buka Hotline Penanganan Pasien COVID-19 yang Wafat saat Isoman