Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat, terkait rumor menteri harus menyetorkan Rp500 miliar kepada partai politik.
Pramono mengatakan, tidak pernah calon menteri menyetor Rp500 miliar kepada partai. Menurut dia, proses rekrutmen menteri dilakukan dengan teliti.
Pramono menjelaskan proses rekrutmen menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia menilai uang Rp500 miliar bukan jumlah kecil, sehingga tidak mungkin menyetorkan uang sebesar itu.
"Bagaimana uang itu ada? Dan kalau ada gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejakasaan, oleh kepolisian," kata dia di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Pramono mengatakan, dalam proses penentuan menteri, Jokowi lah yang secara langsung memilih kandidat asistennya. Untuk usulan partai pun tak semuanya disetujui presiden.
"Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian, isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan," ujar dia.
Pramono berpendapat tidak masuk akal apabila menteri memberikan uang Rp500 miliar, hanya untuk mendapatkan posisi menteri. Karena menteri saja mendapat gaji tidak sampai Rp100 juta.
"Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya gak sampai Rp100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan," ucap politikus senior PDIP itu.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat sebelumnya mengatakan, transaksi uang ilegal atau politik uang masih menjadi masalah besar dalam pemilihan kepala daerah, baik pilkada langsung maupun pilkada melalui DPRD.
Bahkan politik uang, kata Humphrey, bukan saja terjadi pada saat pilkada. Tapi saat pemilihan menteri. Akibat oligarki, partai politik 'melelang' tarif hingga ratusan miliar rupiah untuk menjadi kandidat seorang menteri.
Humphrey mencontohkan politik uang dari informasi yang ia dapatkan dari salah satu kandidat menteri. Kandidat tersebut tidak menjadi menteri, karena menolak memberikan kontribusi uang politik kepada partai. Dia menyayangkan hal itu terjadi karena sang kandidat diyakini memiliki integritas.
"Selama dia jadi menteri kontribusi Rp500 miliar ke parpol. Dari hati nurani dia tidak mau. Dia diminta uang pun ia tidak punya karena dari tenaga ahli, dan parpol lihat potensinya jadi menteri," kata dia, saat diskusi Quo Vadis Pilkada Langsung oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Jakarta, di Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).
Namun saat dikonfirmasi siapa kandidat menteri tersebut, Humphrey enggan membeberkan.