Saat Mendagri Tito dan Wamendagri Bima Arya Ditegur Anggota DPR

Rifqi menyampaikan, Komisi II DPR RI di masa kepemimpinanya akan mengejar berbagai rancangan undang-undang yang belum selesai.

Komisi II DPR kata dia akan menuntaskan 122 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari 254 RUU Kabupaten/Kota yang telah dijalankan Komisi II DPR sejak periode sebelumnya. 

Dia pun menyampaikan Komisi II DPR di bawah kepemimpinan Ketua Komisi II DPR 2019-2024 Ahmad Doli Kurnia berhasil mendapat rekor MURI sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR paling produktif.

“Komisi II DPR periode 2019-2024 akan menerima Rekor MURI sebagai AKD paling produktif melaksanakan fungsi legislasi. Terima kasih Kakanda Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Sekaligus nanti acaranya akan dilaksanakan pada 5 November 2024 yang akan datang,” ujar dia.

Tito Karnavian dalam rapat tersebut sempat ditegur oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Taufan Pawe. 

Hal itu terjadi saat Tito berdiskusi dengan Bima Arya dan Ribka Haluk di sela-sela anggota akan menyampaikan pandangannya.

Momen itu terjadi ketika Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memberikan kesempatan kepada Taufan Pawe untuk menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut.

"Terima kasih pimpinan dan segenap sahabat sahabat komisi 2 yang saya hormati. Bapak menteri, wakil menteri dan jajarannya," kata dia.

Taufan kemudian melihat Tito Karnavian tengah berdiskusi dengan kedua wakilnya, yaitu Bima Arya dan Ribka Haluk.

Namun, belum diketahui apa yang didiskusikan oleh Tito dengan kedua wakilnya di tengah-tengah penyampaian pandangan umum oleh Anggota DPR.

Melihat itu, Taufan langsung menegur Tito untuk memperhatikan pendalaman yang hendak disampaikannya supaya rapat tersebut berjalan efektif.

"Izin pak mohon diperhatikan pak menteri, kami ini lagi pendalaman kalau pak menteri saya bicara, kami juga bicara bagaimana juga bisa pak," kata dia.

Ia kemudian menyoroti kinerja penjabat (Pj) Kepala Daerah yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri di daerah-daerah yang tengah memiliki kekosongan kepada daerah definitif.

Menurut dia, banyak pj kepala daerah yang tidak punya kompetensi yang baik, termasuk pemahaman dalam hal tata kelola pemerintahan.

"Saya terkadang berpikir ini orang orang Kementerian yang PJ kabupaten/kota ngerti pemerintahan atau tidak," kata dia.

Karena itu, ia pun mendukung penuh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy untuk memanggil semua pj kepala daerah demi mengevaluasi kinerja mereka.

"Jadi saya sangat bersimpati dan berterima kasih kepada pimpinan komisi 2 untuk menghadirkan PJ PJ kabupaten/kota termasuk provinsi itu," tutur dia.

Tito Karnavian pamer ketangguhan sistem server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Menurut dia, server milik Dukcapil belum pernah tembus peretas.

"Sampai saat ini, sepertinya untuk server Dukcapil belum pernah tembus. Tapi saya enggak nantang teman-teman hacker, enggak. Tolong jangan juga dihajar gitu,” ujar Tito.

Mulanya, dalam rapat tersebut Tito memaparkan peran penting data Dukcapil untuk mendorong digitalisasi sistem pemerintahan. Salah satunya, nomor induk kependudukan (NIK).

Dalam pandangannya, Tito menyampaikan, digitalisasi sistem pemerintahan secara menyeluruh harus didukung infrastruktur yang mumpuni, sehingga bisa berjalan maksimal tanpa mengalami banyak kendala.

“Makanya kami betul-betul dalam waktu yang secepat-cepatnya memperkuat infrastruktur IT Dukcapil. Nah, mohon dukungan dari bawah ibu sekalian. Karena kalau kita mau buru-buru launching, jantungnya ini tidak kuat sistemnya, tiga hal, yaitu storage, kemampuan penyimpanan yang nggak kuat, ini akan jebol,” kata Tito.

Pada kesempatan itu, Tito Karnavian juga mengungkapkan tiga tugas kepada Bima Arya. Tito menyebut, Bima akan ditugaskan menjadi koordinator pengawas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

Kemendagri saat ini tengah mendapatkan amanat besar dari pemerintah terkait sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government.

"Pak Prabowo menginginkan digitalisasi pemerintahan layanan publik itu betul-betul terjadi," kata Tito.

Bima Arya menjadi koordinator yang membidangi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan. Termasuk dalam jangka pendek, untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Kemudian pak Bima Arya saya juga tugaskan menjadi koordinator ditjen politik dan pemerintahan," tutur dia.

"Di antaranya yang penting sekali yang sekarang dalam jangka pendek itu adalah masalah pilkada, monitoring desk pilkada," lanjutnya.

Lebih jauh, Tito juga mengamanatkan Bima Arya untuk menggodok rencana revisi delapan paket undang-undang politik melalui metode omnibus law yang diusulkan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

"Ini tugasnya pak Bima Arya karena beliau punya passion di situ, PhD di bidang itu dan juga ketua asosiasinya jadi beliau akademik sekaligus praktis," kata dia.

Terakhir, Bima Arya juga ditugaskan sebagai Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri. Menurut Tito, tugas ini telah sesuai dengan passion Bima Arya. Selain itu, tugas ini diberikan karena Puspen Kemendagri saat ini belum memiliki juru bicara.

"Kemudian beliau saya tugaskan juga karena kami nggak memiliki puspen kita tidak memiliki juru bicara, saya bilang pak Bima Arya kan punya passion di bidang itu jadi jubir untuk puspen Kemendagri," kata eks Kapolri itu.