Saat TNI Terlibat Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih-Kampung Nelayan

Pada momen seleksi tertulis itu, para peserta hadir mengenakan pakaian kemeja putih dan bawahan hitam. Mereka terlihat membawa papan sebagai alas untuk menulis dan map berwarna jingga.

Dalam satu dokumentasi yang dibagikan terpampang halaman depan seleksi tertulis yang diisi peserta. Seleksi tertulis itu berisi pertanyaan terbuka dan membutuhkan uraian panjang. Tanda 'rahasia' juga tertulis di bagian atas dokumen yang berisi soal-soal.

Di halaman depan setidaknya ada enam pertanyaan terbuka, mulai dari riwayat hidup, keluarga, dan organisasi yang pernah diikuti selama di perguruan tinggi. Sedangkan pertanyaan kedua, berisi pandangan peserta terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang marak terjadi akhir-akhir ini.

"Kegiatan di luar kampus menjadi bagian penting, dalam proses pendidikan di perguruan tinggi di mana mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang lebih matang untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kegiatan di luar kampus juga memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, instansi, atau lingkungan baru agar dapat memperluas cara pandang mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitar mereka. Bagaimana pendapat atau tanggapan saudara terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa? Sebutkan aksi penyampaian aspirasi atau unjuk rasa atau demonstrasi yang pernah diikuti. Jabatan Saudara di dalam aksi tersebut apa? Dan tema apa yang diperjuangkan? Jelaskan!"

Pertanyaan ketiga menanyakan apakah peserta pernah mengalami masalah pendidikan, keluarga maupun pergaulan. Pertanyaan keempat, berisi pertanyaan siapa yang mendorong peserta untuk ikut melamar sebagai calon manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Direktur Democratic Judicial Reform (De Jure), Bhatara Ibnu Reza, mengatakan pertanyaan-pertanyaan tersebut bagian dari upaya TNI melakukan penggalian profil terhadap peserta seleksi manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Iya, pertanyaan itu memang profiling. Kemudian mereka (TNI) coba mengetahui apakah calon pegawai tunduk atau tidak, atau istilahnya mereka punya satu visi yang sama gak dengan pemberi kerja. Sehingga para peserta akan dinilai apakah masih bisa di bawah kontrol mereka," ujar Bhatara kepada IDN Times melalui telepon, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut, Bhatara mempertanyakan alasan TNI ikut terlibat pengelolaan Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Sebab, tidak pernah ada preseden di negara manapun TNI ikut dalam pengelolaan manajemen koperasi. Maka, kata dia, praktik ini adalah contoh lain TNI cawe-cawe di ranah sipil.

"Mana ada angkatan bersenjata di dunia ini ikut ngurusin koperasi? Kan ini adalah praktik dari apa yang disebut remiliterisasi dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Makanya, semua (keterlibatan TNI di berbagai bidang) berlangsung massif," kata pengajar hukum Universitas Trisakti itu.

Padahal, kata Bhatara, sesuai dengan undang-undang, tugas utama TNI adalah mengurus isu pertahanan dari ancaman luar Indonesia. "Dengan melibatkan TNI dalam seleksi manajer Koperasi Merah Putih, menjadikan tentara kita tidak profesional. Kita kembali ke era Orde Baru, di mana tentara bisa masuk ke ruang-ruang sipil di mana saja," tutur dia.

Bhatara pun mewanti-wanti berdasarkan contoh nyata yang ada, tidak pernah ada satu pun negara yang pemerintahannya berhasil di bidang sosial, politik hingga ekonomi, bila dipimpin tentara.

Sementara, Sekjen Kemhan, Letjen Tri Budi Utomo, melihat antusiasme generasi muda ikut seleksi menjadi manajer Koperasi Merah Putih. Berdasarkan data yang dipegang Tri, peserta banyak yang merupakan lulusan kampus ternama seperti Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Brawijaya, Universitas Jember, hingga Universitas Airlangga.

"Hal ini menunjukkan program Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mendapat perhatian dan kepercayaan dari kalangan akademisi muda, sebagai wadah pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar dia.

Tri juga mengingatkan kepada peserta dan panitia pelaksana soal pentingnya integritas, agar proses seleksi bisa berjalan tertib, lancar dan bebas dari praktik kecurangan. Sebab, bila itu terjadi bisa mencederai kepercayaan publik terhadap rekrutnmen nasional tersebut.

Kemhan menyebut di tahap awal seleksi ada 101.158 peserta yang ikut. Mereka akan terus menjalani seleksi hingga terpilih 35.476 individu untuk mengisi jabatan yang tersedia. Usai tes tertulis mental ideologi, maka peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan wawancara.

Proses itu dilakukan pada rentang waktu 21 hingga 31 Mei 2026. Bagi peserta yang lolos, mereka akan berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.